IPW Desak Polri Usut Menteri Rini Terima Fee Proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta Rp45 M

TRANSINDOENSIA.CO – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Mabes Polri segera menindaklanjuti pengakuan petinggi China Railway Corporation (CRC)  Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang bahwa mereka telah memberi uang 5 juta dolar AS (sekitar Rp45 miliar) kepada Menteri Perdagangan Rini Sumarno dalam proyek Kereta Cepat Bandung- Jakarta.

“Dirtipikor harus bekerja cepat dan jangan hanya mendiamkan kasus ini. Setidaknya Polri bisa segera mengklarifikasikan informasi ini kepada Rini,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Menurut Neta dalam mengusut kasus tersebut ada dua hal yang bisa dicapai Polri, yakni pertama  apakah pengakuan kedua pejabat CRC itu merupakan fitnah yang ingin memojokkan pejabat Indonesia atau tidak. Kedua, jika pemberian uang itu benar adanya, Rini Soemarno sebagai pejabat negara harus mempertanggungjawabkannya.

“Dirtipikor harus segera mengusutnya, apakah uang tersebut sebagai uang suap atau bagian dari komisi proyek,” katanya.

Lebih lanjut Neta menyatakan, dengan adanya pengakuan kedua pejabat CRC itu, Polri bisa berperan aktif membantu Presiden Jokowi dengan membersihkan kabinet, sehingga Revolusi Mental bisa segera terwujud.

“Pengakuan itu sengat mengejutkan, apalagi pengakuan itu disampaikan keduanya saat ditangkap karena kasus korupsi di Proyek Kereta Cepat China di Thailand. Dalam kasus ini Ji Wenlin sudah divonis hukuman 8 tahun dan Zhou Yong Kang divonis 14 tahun penjara. Kedua pejabat CRC ini sempat hadir saat ground breaking projek Kereta Cepat Bandung- Jakarta,” terangnya.

IPW meminta kasus ini harus segera diungkap Polri dan Dirtipikor menjadi leadernya. Saatnya Polri berperan aktif memburu informasi dan mengungkap kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat pemerintah dan pengusaha dari luar negeri.

“Sehingga Polri makin dipercaya dan bangsa ini bisa memerangi korupsi dengan nyata,” ujarnya.[Lin]