Riau Kembali Berasap, Pemerintah “Impoten” Terhadap Perusahaan

TRANSINDONESIA.CO – Dari data BNPB pada Senin 4 April 2016, terjadi peningkatan hot spot (TransIndonesia.co), yang menyebabkan berkurangnya jarak pandang di Provinsi Riau, pemerintah pusat dinilai masih lemah dalam meadvokasi hak masyarakat Riau untuk hidup sehat dan di nilai masih mementingkan bagi hasil dengan investor asing yang tidak bepihak dengan rakyat.

Belum lagi melambatnya perekonomian rakyat akibat dari terganggunya sistem tranportasi laut dan udara di akibatkan berkurangnya jarak pandang, ini menjadi masalah kompleks di tengah krisis ekonomi saat ini.

Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk lebih serius lagi dalam menangani hal ini, terbukti setiap tahunnya masih menjadi produsen dan eksportir asap terbesar di Indonesia. Untuk itu, Permasalahan asap harus menjadi grand point pemerintah menyelesaikan persoalan asap ini.

Masalah penindakan pelaku pembakaran lahan dan hutan masih lemah, pemerintah “impoten” tak berdaya menghadapi pengusaha “raksasa” pembakar hutan.

Seharusnya, pemerintah bertindak tegas dan selalu di follow up untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran, terutama kepada perusahaan-perusahaan yang telah di periksa dan di jadikan tersangka pembakaran hutan.

Pemerintah dituntut untuk berani merealisasikan penarikan izin dan hak guna lahan perusahan pembakar hutan. Karena sampai detik ini hanya janji-janji yang disampaikan pemerintah tetapi tidak ada aksi konkrit untuk menindak perusahaan.

Penulis: Muhammad Khairul Afdhol [Tokoh Muda Riau-Alumni ITM-Mahasiswa Magister Teknik Kimia Universitas Indonesia]