DPRD Sumut Nilai Proyek MSMHP Gagal

TRANSINDONESIA.CO – Anggota Komisi D DPRD Sumut, HM Nezar Djoeli, ST dan Toni Togatorop, SE menilai Proyek Metropolitan Sanitation Management and Healt Project (MSMHP) yang merupakan proyek pemerintah pusat di Medan gagal.

Pasalnya indikator proyek MSMHP yakni PDAM Tirtanadi tidak berani menerima hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal ini dikatakan Anggota Komisi D DPRD Sumut, HM Nezar Djoeli, ST dan Toni Togatorop, SE kepada wartawan di Komisi D DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (9/2/2016).

“Elevasi antara pipa yang mengalir dari lingkungan ke pipa distribusi yang besar sama-sama duameter. Tidak ada kemiringan, seharusnya ada standarisasi yakni ada kemiringan di antara pipa lingkungan dan pipa pengawas yang besar. Indikasinya, PDAM Tirtanadi belum menerima hibah dari Kementerian,” katanya.

Menurut Nezar, soal proyek ini, sangat meresahkan masyarakat sekitar daerah Kota Matsum. Dengan anggaran 2014-2015 yang sudah berlalu atau sedang berjalan mengakibatkan mata pencarian masyarakat terganggu.

“Dengan pekerjaan yang amburadul yang dilakukan pemegang proyek mata pencarian masyarakat terganggu,” katanya yang juga politisi muda NasDem.

Terkait ini, Komisi D DPRD Sumut akan memanggil pelaksana proyek, Waskita Karya, Tarukim dan PDAM Tirtanadi untuk didudukan bersama membahas dan mencarikan solusi terkait permasalahan ini.

“Kita akan membuat semacam investigasi ke lapangan untuk melihat shockdrouwing yakni perencanaan. Di indikasi dari pipa dari rumah sebelum ke pipa besar diindikasi ada dua manehole. Bagaimana sebenarnya perencanaan yang dibuat Kementerian PUPR. Ada yangmengatakan Mainhol hanya satu, digabungkan antara air bersih dengan air tinja. Ini tidak boleh karena akan menyebabkan jika sumbat akan menimbulkan bau jika tidak berjalan. Makanya kita tegaskan ini proyek gagal,” ucapnya.

Nezar mengaku, pernyataan ini disampaikan ke Kementerian PUPR dan jawaban dari kementerian yakni akan memanggil kontraktor dan perencaan untuk melihat langsung.

“Melalui pernyataan ini saya sampaikan kepada Kementerian untuk turun dan melihat langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat di Medan. Jangan asyik melakukan proyek cuma-cuma di Medan seperti proyek MUDP pada masa lalu,” jelasnya.

Nezar menegaskan, di Sumatera Utara (Sumut) bukan tempat buang-buang uang tetapi harus terarah. Apa yang menjadi prioritas?.

“Dalam pengaspalan kembali bisa dilihat langsung di lapangan. Baru dikerjakan sudah mulai berlobang-lobang. Jadi, ini bukan mengarang tetapi bisa ditinjau,” imbuhnya.

Kepada Presiden RI, lanjut Nezar, diharapkan lebih fokus perhatiannya kepada Kementerian PUPR dalam pembangunan di seluruh sektor di daerah-daerah.

“Ambillah yang menjadi kewenangan dan lakukan secara maksimal. Akibat proyek yang eksklusif ini DPRD Sumut tidak bisa masuk untuk mengawasi dengan urusan mereka ke vertikal dan hanya fokus ke horizontal,” tuturnya.[Don]