
TRANSINDONESIA.CO – Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara, terkesan menutupi proyek fiktif pengadaan air bersih bersumber dari APBD Pemprovsu tahun 2013 yang terdapat di tiga titik Kecamatan.
pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe, I Dewa Gde Wirajana, berbeda dengan Kasi Pidsus Kabanjahe, Dananjaya Widiharsono.
I Dewa Gde menyatakan, bahwa hasil pengadaan proyek fiktif di Kecamatan Tigabinanga sudah mulai rampung hasil dari penyelidikan tim ahli.
“Penyelidikan akhir sudah mulai rampung dikerjakan. Atas dugaan proyek fiktif pengadaan air bersih dengan angaran mencapai Rp2,6 miliar. Bersumber dari APBD Pemprovsu tahun 2013. Mengenai rumor atas anggota saya selaku Kasi Pidsus menerima duit dari PPK Esra Tarigan sebesar Rp400 juta atau berapalah itu saya nyatakan hal itu tidak ada, dan saya yang menjamin semua itu. Silahkan temukan bukti bila ada kesimpang siuran atas rumor pundih uang pelicin tersebut,” kata Dewa, kemaren.
Sementara, Kasi Pidsus, Dananjaya, mengakui dirinya mengenal sosok Esra Tarigan yang disebut dalam laporan Ormas Sakti Sumut ke Kejaksaan Negeri pada tanggal 26 Mei 2015 dengan nomor laporan: 308/ LP/SAKTI/IV/2015. Lantaran kantor Kejari Kabanjahe bersebelahan dengan kantor PDAM Tirta Malem tempat kerja Esra Tarigan selaku Dirut.
“Hasil dari temuan di lapangan bersama dengan tim ahli dari kampus USU tepatnya bulan delapan lalu tidak ada ditemukan pengadaan air bersih. Melainkan hanya pengerjaan proyek rapat beton dan drainase jalan. Itu juga terdapat di Kecamatan Payung, Munte dan Juhar. Bukan di Kecamatan Tigabinanga dan Kuta Buluh seperti laporan kapada kami. Dalam pengerjaan tersebut juga tidak ada yang namanya PPK,” kata Danan.
Dikatakannya, pembanguna proyek APBD Pemprovsu 2013 tersebut hanya ada terdapat Kuasa Penguna Anggaran (KPA) dan jelas tidak mungkin proyek tersebut diberikan pihak Pemprovsu untuk dikerjakan oleh pihak warga Karo. Itu tidak ada aturannya karena pihak Pemprovsu sendiri yang megang kendali.
“Untuk nama KPA nya atau nomor hp beliau saya tidak bisa mengatakannya,” katanya.
Disis lain, staf ahli dari kampus USU Medan, INdra Jaya, yang disebut Kasi Pidsus telah dua kali datang guna melakukan pengecekan dilapangan.(Bes/Don)