TRANSINDONESIA.CO – Inilah janji Partai Demokrat dan PKS yang tidak akan menyumbangkan kader-kader terbaik mereka untuk masuk dalam bursa reshuffle menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Pasalnya, kedua parpol ini sama-sama sudah sepakat jika dari awal pemerintahan Jokowi, sudah konsisten menjadi parpol penyeimbang.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto bahwa partainya sudah berkomitmen untuk di luar pemerintahan Jokowi. “Dari awal kami sudah menegaskan akan menjadi parpol penyeimbang,” tandasnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (22/4/2015).
Lebih jauh Agus yang juga Wakil Ketua DPR ini enggan berandai-andai bila Presiden Jokowi meminta kepada partainya melalui SBY sebagai Ketum untuk kadernya masuk pemerintahan. Karena itu adalah ranah dari Jokowi selaku kepala negara.
“Kita serahkan kepada Jokowi saja soal itu, kita gak mau berandai-andai. Tetap kita jadi penyeimbang saja,” tutup Agus.
Pendapat sama juga disampaikan Wasekjen PKS Fahri Hamzah bahwa partainya tidak akan terlalu jauh mencampuri urusan reshuffle menteri kabinet Jokowi. Meskipun reshuffle itu perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja menteri Jokowi.
“Itu wilayah presiden-lah dan PKS ga mau ikut campur. Dan evaluasi memang sudah layak dilakukan dan menurut saya itu normal saja,” tutur Fahri yang juga Wakil Ketua DPR RI ini.
Fahri menjelaskan, pergantian suatu menteri ke menteri yang baru adalah hal lumrah, pasalnya hal ini bertujuan untuk membentuk pemerintah yang solid serta kuat meskipun harus diakui tidak semua pemerintahan sebelum-sebelumnya juga baik dan masih ada catatan yang harus diperbaiki.
“Kalau ada pergantian menteri ke menteri lain semata-mata itu untuk menuju perbaikan, bukan menuju yang jelek. Yang penting evaluasii internal dulu,” ujarnya.
Apalagi, sambung dia, sekarang semua tahu Presiden punya kepala staf yang dinilai banyak orang punya kapasitasnya kuat dalam membaca serta mengevaluasi kabinet terutama menteri-menterinya.
“Untuk itu dalam konteks reshuffle ini kami kembali menegaskan tidak akan ikut-ikutan masuk dalama pusaran reshuffle sekalipun Jokowi meminta kader PKS menjadi menteri dikabinetnya,” tandas Fahri.(bb/dod)
