TRANSINDONESIA.CO – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais meminta Presiden Joko Widodo mengungkapkan isi percakapannya dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbott agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.
“Presiden Jokowi harus menyampaikan kepada publik apa sikap presiden yang disampaikan ketika ditelepon PM Abbott, itu yang kita tunggu,” katanya di Jakarta, Kamis (26/2/2015).
Dia berharap Presiden Jokowi menyampaikan kepada PM Abbott bahwa pernyataan Abbott soal bantuan tsunami itu tidak pantas untuk norma orang Asia. Hal itu harus diungkapkan Presiden Jokowi karena PM Abbott sudah mengklaim terkait pembicaraan kedua kepala pemerintahan tersebut.
“Presiden Jokowi harus membuka isi pembicaraan kepada publik karena kalau tidak akan menimbulkan berbagai persepsi. Selain itu PM Abbott sudah mengklaim isi pembicaraan itu,” ujarnya.
Hanafi menilai hubungan “hotline” yang dilakukan kedua pimpinan itu merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam diplomasi. Pola itu merupakan cara efisien dan murah untuk melakukan lobi di antara kedua negara.
“Persoalannya Presiden Jokowi harus menyampaikan ke publik apa sikapnya ketika ditelepon PM Abbott,” ujarnya.
Menurut Hanafi, pernyataan PM Abbott yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi mempertimbangkan posisi Indonesia dengan hati-hati merupakan upaya Abbott menekan Presiden dengan segala cara. Ia mengemukakan apabila kejadiannya seperti ini, keputusan tergantung di tangan Presiden Jokowi.
“PM Abbott itu tipe hawkish, jadi pasti agresif melobi. Sementara Presiden Jokowi tipe ‘dovish’ jadi bertahan terus,” katanya.
Sebelumnya, PM Australia Tony Abbott mengaku telah melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden RI Joko Widodo terkait rencana eksekusi mati dua warga Australia dalam kasus narkoba yang disampaikannya pada Kamis (26/2/2015), seperti diberitakan kantor berita AFP.(rep/dod)