TRANSINDONESIA.CO – Tiga tokoh mulai menguat sebagai kandidat ketua umum untuk menggantikan Prof Dr M Din Syamsuddin dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah yang akan digelar di Makassar pada 3-7 Agustus 2015.
Di sela menghadiri Workshop Registrasi Online Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan Muktamar Aisyiyah ke-47 di Unismuh Makassar, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Najib Hamid MSi, mengemukakan hal itu, kemaren.
“Tiga tokoh tersebut adalah Prof Dr Syafiq A Mughni (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, alumni University of California dan Pesantren Persis), Dr Haedar Nashir (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, alumni Fisipol UGM) dan Dr Abdul Mu’thi (Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, alumni Flinders University Australia).
“Pak Syafiq mempunyai jaringan ke luar dan ke dalam. Mas Mu’thi, masih muda dan lincah, sedangkan Pak Haedar Nashir menjaga kekuatan ke dalam,” kata mantan anggota KPU Provinsi Jawa Timur tersebut.
Ia mengatakan pemilihan ketua umum tersebut menjadi hak prerogatif dari 13 orang formatur yang dipilih dari 39 nama yang berasal dari sidang tanwir, karena itu suksesi di Muhammadiyah terlihat kurang menarik.
“Kami berharap muktamar kali ini tidak sekadar muktamar tetapi mendukung gerakan menjadi lebih baik lagi dalam mendukung gerakan Muhammadiyah,” katanya.
Najib Hamid mengatakan muktamar bertujuan untuk melakukan evaluasi program, perencanaan program dan melakukan pemilihan pimpinan, sedangkan secara kultural muktamar itu merupakan “hari raya”-nya Muhammadiyah.
Terkait persiapan muktamar, dia berharap agar panitia benar-benar menyiapkan lokasi yang menjadi tempat muktamar, penginapan, tempat mandi dan toilet. ”
Konsumsi juga jangan ada yang basi. Katering pagi harus beda dengan katering siang dan malam agar tidak ada bahan sisa yang didaur ulang. Kelihatannya sepele tetapi penting. Kami percaya panitia bisa tetapi perlu percepatan,” katanya.
Sementara itu, delegasi Jatim berjumlah 251 utusan, sedangkan penggembira bisa lebih banyak lagi, apalagi Surabaya-Makassar itu relatif terjangkau. “Registrasi cukup dilakukan pimpinan wilayah,” katanya.(okz/lin)