
TRANSINDONESIA.CO – Polri menempatkan penegakkan hukum tindak pidana korupsi sebagai prioritas utama, dan bersama-sama aparat penegak hukum lainnya yakni KPK dan Kejaksaan, secara bersinergi terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas penegakkan hukum tindak pidana korupsi.
- Korupsi pembangunan polder Kampung Bandan
Dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan polder Kampung Bandan, Jakarta Utara, dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2010.
Tersangka: Fakhrurrozi (selaku KPA), Victor H Simatupang (konsultan), Tony Tompi (penyedia dana), Hadi Waluyo (pelaksana pekerjaan), Suzylowati Soetjipto (pelaksana pekerjaan).
Pasal yang disangkakan: Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Kerugian Negara: Rp 7.606.357.959
Perkembangan kasus: Sudah dilakukan Tahap II (penyerahan tersangka dan Barang Bukti) ke JPU.(lp/nic)