APPSI Minta Presiden Kucuran Dana Rp1 T per Provinsi
TRANSINDONESIA.CO – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta Presiden Joko Widodo untuk menggelontorkan dana Rp1 triliun per provinsi.
Dengan dana tersebut, daerah bisa memperkuat pelaksanaan program yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Kami berharap ketahanan pangan dengan menurunkan Rp1 triliun dana bagi daerah-daerah agar bisa memperkuat apa yang telah Bapak Presiden jadikan prioritas-prioritas,” kata Ketua APPS Syahrul Yasin Limpo dalam pertemuan para gubernur dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/2014).
Syahrul mengatakan, para gubernur sudah menyampaikan kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) memang harus ditarik. Subsidi BBM, sedianya digantikan dengan program-program yang lebih bermanfaat untuk rakyat.
Syahrul juga menyampaikan bahwa para gubernur adalah wakil presiden di daerah. Gubernur adalah pejabat yang melekat pada Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Syahru berharap gubernur diberikan kewenangan untuk bisa mengatur bupati atau walikota lebih baik.
“Kami berharap pengendalian para bupati, walikota hanya bisa dilakukan kalau refungsionalisasi dan memberikan energi yang lebih besar. Kami berharap undang-undang nomor 23 Tahun 2014 yang telah ada mungkin bisa lebih dilanjutkan dalam rangka pengendalian-pengendalian yang ada,” kata Syahrul.
Syahrul juga berharap koordinasi pemerintah pusat dan daerah bisa lebih baik. Ia juga berharap para menteri berkoordinasi terlebih dahulu dengan gubernur sebelum turun ke daerah.
“Terimakasih menteri-menteri sudah turun ke bawah tapi kami harap sebelum ke kabupaten, ada baiknya sampaikan kepada kami dulu supaya kami bisa mengatur lebih baik,” kata Syahrul.
Pertemuan itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.(pi/saf)