LSM Minta Pemerintah Transparan Pengalihan Subsidi

TRANSINDONESIA.CO – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar menerapkan prinsip-prinsip transparansi terkait pengalihan subsidi BBM.

“Pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program (terkait pengalihan subsidi) tersebut,” kata Direktur Internasional NGO For Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Menurut Sugeng, hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa program-program tersebut tepat sasaran dan tidak menjadi sarang korupsi baru.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah inisiator gerakan “Open Government Partnership” (OGP/Kemitraan Pemerintahan Terbuka). “Bahkan (Indonesia) sempat menjadi ketua pada 2013-2014. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap menjaga komitmen yang sudah dibuat,” ujarnya.

Menurut dia, implementasi prinsip OGP menjadi penting untuk memastikan langkah pengalihan alokasi BBM tepat sasaran dan terhindar dari korupsi.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah berjanji dana pengalihan subsidi akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, program pendidikan dan program jaminan kesehatan.

Sementara itu, Direktur Program Transparency International Indonesia (TII) Ilham Saenong menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK harus segera merealisasikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

“Pengalihan subsidi BBM oleh Jokowi-JK dapat menimbulkan keraguan publik terhadap janji-janji Jokowi,” paparnya.(ant/yan).