Freeport Didesak Segera Sikapi Tuntutan Pekerja
TRANSINDONESIA.CO – Ketua Komisi B DPRD Mimika, Papua, Wilhelmus Pigai meminta manajemen PT Freeport Indonesia segera menyikapi tuntutan para pekerja agar aktivitas perusahaan tambang emas dan tembaga itu bisa kembali normal.
“Pimpinan PT Freeport harus menangkap apa yang menjadi aspirasi, tuntutan dan kebutuhan pekerja. Mereka harus segera merespons. Kalau diulur-ulur maka tentunya hal ini bisa berdampak pada macetnya operasional perusahaan yang sudah tentu memberikan dampak bagi penerimaan negara maupun penerimaan daerah,” ujar Wilhelmus Pigai kepada Antara di Timika, Kamis (9/10/2014).
Menurut dia, kasus mogok yang diikuti blokade jalan yang dilakukan pekerja Freeport baik pada Rabu (1/10/2010) hingga Kamis (2/10/2014) maupun yang terjadi pada Rabu (9/10) di Ridge Camp, Mil 72, Tembagapura, mengindikasikan bahwa ada persoalan internal serius antara pekerja dengan pihak manajemen PT Freeport.
Secara khusus Wilhelmus mengingatkan para pekerja Freeport yang berasal dari kalangan tujuh suku agar tidak disusupi kepentingan pihak lain dalam memperjuangkan aspirasinya untuk membentuk departemen khusus tujuh suku di lingkungan Freeport.
“Mereka tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak lain yang mungkin mendompleng pekerja asal tujuh suku. Kita berharap manajemen Freeport segera merealisasikan aspirasi karyawan tujuh suku ini,” ujarnya.
Dalam dua pekan terakhir para pekerja PT Freeport sudah dua kali melakukan aksi blokade jalan poros tambang di Ridge Camp Mil 72, Tembagapura. Kejadian pertama pada Rabu (1/10/2014) dan Kamis (2/10/2014) bermula dari insiden kecelakaan kerja di tambang terbuka Grasberg yang mengakibatkan empat pekerja meninggal dunia.
Selanjutnya pada Rabu (9/10/2014), para pekerja Freeport yang berasal dari kalangan tujuh suku kembali memblokade ruas jalan poros tambang di Ridge Camp Mil 72, Tembagapura untuk menuntut pembentukan departemen khusus tujuh suku.
Aksi blokade jalan poros tambang yang dilakukan pekerja tujuh suku itu baru berakhir setelah Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menemui para pekerja Freeport dan menjanjikan akan memfasilitasi tuntutan mereka ke pihak manajemen perusahaan.
Menurut informasi yang dihimpun Antara di Timika, pihak manajemen PT Freeport beserta perwakilan pekerja tujuh suku akan membicarakan hal tersebut dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (11/10/2014).(ant/kum)