
TRANSINDONESIA.CO – Polisi sebagai aparat negara, bagian dari pemerintah yang berarti tugas Polisi juga bagian dari politik. Polisi tidak berpolitk praktis, tidak mengkuti Pemilu, dan tidak menjabat pada jabatan-jabatan politik secara rangkap.
Tatkala berbicara politik, maka yang tergambar dalam pikiran adalah pada pemerintah yang berkaitan dengan sistem-sistem kekuasaan dan penguasaan.
Pada hakekatnya, politik adalah untuk melindungi, melayani, mensejahterakan wargannya melalui orang-orang yang diberi mandat. Poltikus adalah orang yang mendapat mandat dan menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu atau dipilih atas hak prerogratif si pemegang mandat.
Dalam trias politik, kelompok-kelompok yang diberi mandat adaah, pada golongan eksekutf, legislatif dan yudiktif.
Ketiga-tiganya mempunyai posisi yang sama dan seharusnya saling mendukung dan menguatkan satu dengan lainya.
Sedangkan jabatan-jabatan pada kepolisian adalah, jabatan karier yang pada level pimpinan tertinggi mandat diberikan oleh pemimpin tertinggi bangsa yaitu presiden.
Kekuasaan dalam negara demokratis adalah rakyat, maka rakyat memilih pemimpinnya dan wakil-wakilnya (di parlemen) untuk menguasaai kewenangan-kewenangan yang akan diselenggarakan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa.
Kalau demikian, politikus adalah orang yang diberii mandat oleh rakyat untuk lebih peka dan peduli serta mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dan menjadi harapan masyarakat.
Politikus adalah pemberi haraapan untuk menjadi kenyataan, bukan pemberi harapan kosong/ janji-janji palsu, dan bukan penghianat rakyat yang menyalahgunkan kewenanganya.
Tentu saja, bukan juga orang-orang yang umek dan ubyang-ubyung di partai politik untuk mencari jabatan atau untuk mendapat kewenangan dan mencari atau mendapat proyek maupun bisnis dari jabatan yang diembannya.
Dengan konsep politik untuk memanusiakan manusia, disitulah urusan yang saling berkaitan dengan Polisi dengan keberadaanya adalah untuk manusia dan memanusiakan manusia. Polisi dalam kaitan politik adalah, bagaimana mengangkat harkat dan martabat manusia, memajukan dan membuat hidup dan kehidupan semakin baik.
Itulah politik yang berhati nurani dan Polisi yang berhati nurani.
Tatkala politik saling jegal, saling menjatuhkan, saling menyerang, saling kuat-kuatan demi kepentingan-kepentingan yang bukan untuk kemaslahatan banyak orang, bukan demi kemanusiaan atau memanusiakan manusia adalah penghiatan.
Lobby-lobby politik, saling dukung dan membangun koaliisi adalah hal wajar. Namun harus tetap pada koridor kemajuan bangsanya.
Tatkala menyerang, menjatuhkan, merusak atau menggagalkan program yang baik atau program yang langsung menyentuh masyarkat, ini juga penghianatan. Termsuk pembunuhan karakter bagi orang-orang baik atau orang-orang yang berkeinginan memperbaiki atau sebagai kader masa depan yang berada diluar main stream ini juga penghianatan politik.
Tatkala semua kekuasaan dan penguasaan selalu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang kuat dan berkuasa, maka kepentingan rakyat biasanya akan diabaikan atau tidak lagi menjadi hal yang pertama atau utama.
Bagaimana sikap Polisi terhadap penghianatan politik ?
Polisi sebagai institusi yang netral harus mempunyai karakter kuat sebagai penegak hukum yang profesional, tetap mampu menunjukan kompetensi dan hati nuraninya serta kekuatan civil society yang tidak terombang-ambing atau larut dalam kepentingan penghianatan politik hati nurani.
Kekuatan Polisi adalah simpatik dan kepercayaan dari rakyat. Tatkala polisi mampu mencerminkan sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan maka Polisi akan menjadi ikon dalam masyarakat.
Tatkala Polisi diintervensi dari pihak manapun termasuk politik, maka Polisi akan tetap mampu tegak berdiri dan terus mampu bekerja sebagaimana yang semestinya.
Tetapi sebaliknya, tatkala polisi tidak dipercaya dan citranya negtif dimata rakyat maka keberadaanya bagaikan telur diujung tanduk dan akan terus menjadi bulan-bulanan, kambing hitam dan yang selalu disalahkan dan terus dikalahkan.
Polisi dengan politik sejalan dalam menjalankan amanah dari rakyat untuk memanusiakan manusia dalam upaya-upaya meningkaatkan kualitas mencapai hidup yang lebih baik sebagai bangsa terhormat, adil dan makmur.(CDL-Osaka21014)
Penulis: Chryshnanda Dwilaksana