DPT Oplosan Warnai Pilpres 2014

TRANSINDONESIA.CO – Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Marwah Daud Ibrahim mengungkap dugaan pelanggaran dalam proses Pilpres. Adapun dugaan pelanggaran itu ditemukan terkait dengan banyaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oplosan.

Temuannya pada 25 Juli 2014, disebutkan ada jumlah pemilih yang mengalami peningkatan secara signifikan dan tidak wajar.

“Kami menemukan ada DPT oplosan, bila dilihat dari DPT Pileg 15 Februari bejumlah 185 juta, dan 13 Juni di DPT Pilpres menjadi 188 juta, lalu kembali meningkat pada 9 Juli menjadi 191,8 juta,” katanya di acara diskusi bertajuk Potensi Perpecahan Anak Negeri pada Pilpres 2014 dan Solusinya di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2014).

Maka, sambung Marwah Daud, jika ditotal jumlah pemilih itu mengalami total penambahan sebanyak enam juta pemilih yang masuk ke dalam DPTb, DPK, dan DPKTb yang ditenggarai ada permainan.

Adapun, fakta temuan dalam DPT oplosan itu diketahui dari penggunaan NIK yang berbeda, NIK tidak terdaftar dalam buku induk kode wilayah dan administrasi, serta ada yang tidak memiliki NIK.

Sementara itu, jumlah DPT oplosan yang terangkum yakni terjadi di 6.980 TPS, di 6.980 Kecamatan yang tersebar di 33 Provinsi.

Marwah Daud menuturkan, DPT oplosan ini bertentangan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 16, dan berakibat pada penambahan biaya logistik pemilu.

“Juga menurunkan angka partisipasi pemilih dalam Pilpres 2014,” tegasnya.

Ia pun meminta, kalau MK mengabulkan permohonan dilakukan pemungutan suara ulang persoalan DPT oplosan ini harus dibrantas. Pasalnya, percuma bila pemungutan suara ulang dilakukan tetapi masih ada DPT oplosan ini.(fer)