Usut Pencetakan Uang, Presiden Minta KPK Kerja Sama dengan Australia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono saat memimpin rapat terbatas membahas isu terkini di dalam dan luar negeri, di Kantor Presiden, Senin (4/8/2014) siang.(presidenri)

TRANSINDONESIA.CO – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bekerja sama dengan pemerintah Australia untuk mengusut isu penyimpangan pencetakan rupiah di Australia pada tahun 1999. Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (4/8/2014).

“Saya sudah menyerukan, dan melalui Mensesneg bisa disampaikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah Australia,” kata Presiden.

Terkait rilis wikileaks yang dilansir sejumlah media massa nasional mengenai isu ini, Presiden SBY kembali menegaskan bahwa kewenangan untuk mencetak uang ada pada Bank Indonesia, bukan Presiden. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menjadi presiden saat pencetakan uang di Australia tahun 1999 itu.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan keterangan pers mengklarifikasi tunduhan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga Megawati Soekarnoputri, yang disebut-sebut dalam rilisan wikileaks. Keterangan diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kediaman pribadinya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (31/7/2014) pekan lalu.(pri/sof)