Wali Kota Bekasi Pertanyakan Dasar Tuduhan Kejari

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi

TRANSINDONESIA.CO – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyatakan, tuduhan korupsi pengadaan perangkat lunak antivirus pada Bagian Telematika oleh Kejaksaan Negeri Bekasi Kota yang mengakibatkan anabuhanya menajdi tersangka itu setempat berseberangan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Hasil audit BPK Jawa Barat sebelumnya memang ada permasalahan anggaran sebesar Rp7,5 juta dalam proyek tersebut, tapi dana itu sudah dikembalikan oleh Bagian Telematika ke kas daerah,” kata Rahmat menanggapi penggeledahan yang dilakukan Kejari Bekasi kota pada Kamis (17/7/2014).

Rahmat justru mempertanyakan dasar tuduhan yang dilakukan Kejari terkait dengan penanganan kasus tersebut.

“Kalau Kejari ada penetapan lain, berarti ada kasus di luar laporan BPK yang saya sendiri tidak tahu,” katanya.

Dikatakan Rahmat, pihaknya masih mendalami terkait kasus tersebut, apakah hal itu terjadi akibat adanya penyelewengan anggaran atau keteledoran pihak terkait.

“Yang bahaya kalau sampai muncul mark-up anggaran. Kita masih cari tahu siapa penggagas kegiatan itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kejari Kota Bekasi telah melakukan proses penggeledahan terhadap sejumlah ruangan Badan Telematika Kota Bekasi untuk melengkapi bukti tuduhan, Kamis (17/7/2014).

Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut atas penetapan status tersangka terhadap Kabag Telematika berinisial SS atas tuduhan tindak pidana korupsi pembelian perangkat lunak pengaman komputer tahun anggaran 2013 senilai Rp700 juta.

“Penetapan SS sebagai tersangka sudah terjadi sejak Selasa (15/7/2014),” kata Kasi pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negri Kota Bekasi Ery Syarifah.

Menurutnya SS diduga melakukan korupsi harga pengadaan antivirus komputer di 12 kantor kecamatan setempat sebanyak 250 unit komputer .

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun kejaksaan belum melakukan penahanan mengingat tersangka masih koperatif dalam seluruh rangkaian pemeriksaan.(min/yan)