Megawati polisikan Inilah.com.(ilustrasi)
TRANSINDONESIA.CO – Upaya tim hukum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggugat pemred INILAHCOM ke polisi atas pemberitaan dinilai ancaman bagi kebebasan pers.
Pengamat politik Al Azhar Ziyad Falahi mempertanyakan sikap tim Megawati yang mempolisikan Pemred INILAHCOM M Dindien Ridhotulloh.
Akar permasalahannya, tim hukum Megawati tidak terima dengan pemberitaan tentang transkrip pembicaraan yang diduga Megawati dan Jaksa Agung Basrief Arief.
“Ini bisa berdampak negatif bagi elektabilitas Jokowi-JK. Ingat kasus Wiranto yang menghakimi Prabowo dengan tudingan HAM. Pamor Prabowo justru naik,” ungkap Ziyad saat dihubungi INILAHCOM, di Jakarta, Selasa (24/06/2014).
Publik menilai, lanjut Ziyad, Jokowi-JK punya potensi sebagai ancaman besar bagi pers apabila menang dalam pilpres 9 Juli.
“Kalau belum berkuasa saja sudah agresif mempolisikan media. Bagaimana nanti kalau Jokowi-JK menang di pilpres. Ini bisa menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers,” ungkapnya.
Sebagai calon pemimpin, lanjutnya, baik Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK haruslah siap untuk menerima kritik. Karena apabila terpilih nanti, seluruh media akan menyorotinya.
“Namanya pemerintah selalu akan menjadi sorotan. Nah, kalau belum-belum sudah seagresif itu, publik wajar untuk khawatir,” tuturnya.
Suka atau tidak, ungkap Ziyad, media massa juga ikut terbelah dalam Pilpres 2014. Seyogyanya seluruh pihak tetap menghargai lahirnya perbedaan sebagai bagian dari demokrasi.(inilah.com)