Versi Wiranto Soal Surat DKP Terkait Prabowo
Wiranto dan Prabowo Subianto.(dok)
TRANSINDONESIA.CO – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jenderal (Purn) TNI Wiranto angkat bicara terkait surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait Prabowo Subianto yang selama ini ramai menjadi perbincangan publik. Wiranto adalah Panglima ABRI saat Letnan Jenderal Prabowo diberhentikan dari ABRI tahun 1998.
Wiranto yang kini mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menggelar jumpa pers di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran, Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Ia mengaku tak ingin mendiskreditkan pihak tertentu dan ingin meluruskan berita seputar surat DKP tersebut.
“Saya melihat penjelasan-penjelasan tentang DKP banyak perbedaan. Saya paham ada kepentingan politik yang menyebabkan perbedaan tafsir dan pemberitaan yang salah seingga membingungkan masyarakat. Maka saya perlu menjelaskan, menjawab pertanyaan masyarakat,” demikian alasan Wiranto.
Wiranto menegaskan, penjelasan yang diberikannya bukan sebagai Ketum Hanura, tapi sebagai Panglima ABRI yang saat itu sekaligus Menteri Pertahanan. “Kapasitas saya sebagai muslim yang diwajibkan meluruskan sesuatu yang tidak benar,” ujarnya.
Wiranto menganggap, dokumen DKP yang beredar saat ini bukanlah bentuk pembocoran rahasia TNI. “Saya menganggap hal itu bukan pembocoran rahasia TNI. Mengapa demikian, karena kasus itu kecuali menyangkut institusi TNI juga yang menjadi korbannya adalah masyarakat sipil. Dengan demikian TNI tidak mungkin mengklaim hal itu adalah rahasia TNI yang absolut,” ujar Wiranto.
Wiranto mengatakan, proses pembongkaran, pengusutan, dan penghukuman sampai dengan dikeluarkannya surat rekomendasi DKP, dilaporkannya ke masyarakat saat itu.
“Itu semua merupakan tahap-tahap yang secara terus-menerus saya sampaikan kepada publik, coba lihat dokumentasi media saat itu. Saya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena ada anggota terlibat menyalahi etika melanggar hukum. Sekaligus saya sampaikan bahwa saya akan memeriksa siapa pun yang terlibat, bukan rahasia,” ujar Wiranto.
Dengan demikian maka sebenarnya tidak ada lagi yang dianggap kebocoran rahasia karena ini sudah bukan rahasia lagi. “Kalau kemudian ada yang menyebut ini pembocoran rahasia, tentu hal ini terasa aneh, mengada-ada dan tidak pada tempatnya,” ujar dia.
Menurut Wiranto, dokumen ini disimpan di Sekretariat ABRI kini Mabes TNI. Segala kegiatan surat menyurat tentu disimpan di sana. Wiranto mengaku tak menyimpan. “Tidak ada kegiatan menyimpan surat-surat yang saya tandatangani,” ujar dia.
Wiranto menyatakan, untuk membuktikan otentifikasi dari surat yang beredar, benar atau salah sebenarnya gampang. “Sangat mudah menentukan apakah tanda tangan tokoh-tokoh yang telah ditunjuk, apakah asli atau tidak. Semua sekretaris, anggota, wakil DKP semua masih ada,” imbuhnya.
Wiranto juga enggan menanggapi soal Prabowo diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat. “Tidak dengan hormat atau dengan hormat, tidak relevan kita perdebatkan.Terpulang kepada masyarakat untuk membuat istilah bagaimana, jangan terjebak pada istilah, kita masuk pada substansi,” ujar dia.(pi/sof)