APERSI Minta Kedua Capres Bikin Program Rumah Rakyat yang Manusiawi
Rumah sehat dan manusiawi.(ilustrasi)
TRANSINDONESIA.CO – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengkritik program perumahan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa serta Jokowi-Jusuf Kalla yang tak berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya program pembangunan rusunami.
Capres nomor urut 1, Prabowo-Hatta, mempunyai visi misi dengan membangun 2.000 tower rumah susun oleh negara yang diklaim menyasar segmen rakyat berpenghasilan rendah.
Sementara Jokowi-JK di nomor urut 2 berjanji akan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektare, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi.
Ketua Umum APERSI, Eddy Ganefo menjelaskan, tidak semua daerah mampu membangun rumah deret seperti model di DKI Jakarta. Pasalnya rumah dengan konsep itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Untuk mereka yang digusur, ini memang program bagus. Tapi apakah setiap pemda di Indonesia mampu membiayainya? Karena beda dengan DKI yang punya APBD besar. Lalu apakah mau mendanai rumah deret dari APBN untuk 15 juta keluarga?,” kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti ditulis Minggu (15/6/2014).
Dia juga menyoroti program rusunami Jokowi yang mematok harga sangat mahal dibanding harga rumah tapak sederhana. Perbedaannya bahkan bisa dua atau tiga kali lipatnya.
“MBR jelas nggak mampu beli, akhirnya rusunami bukan dibeli oleh MBR tapi justru yang berpenghasilan menengah ke atas seperti yang terjadi sekarang ini,” ucapnya.
Sedangkan program perumahan yang dicetuskan Prabowo-Hatta dengan membangun tower, apartemen, rusunawa dan rusunami pun hanya ditujukan untuk kalangan berduit.
Eddy mempertanyakan, program perumahan untuk 28,5 juta rakyat miskin dan 30 juta rakyat hampir miskin. “Mungkin kedua calon peduli dengan MBR, tapi ada masukan dari tim yang tidak pro MBR atau mungkin dari pengusaha dan pengembang kapitalis yang mengarahkan rumah vertikal karena laba lebih besar dari rumah tapak,” ujarnya.
Dia mengimbau kepada kedua capres untuk merevisi program perumahan MBR yang lebih manusiawi, salah satunya pembangunan rusunami yang kebanyakan dibeli kalangan mampu. Dan hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang (UU). Program rusunami dan tower rumah itu cocok di daerah DKI, Bandung, Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya, Bali dan kota besar lain.
“Fasilitasi MBR agar mereka mudah mendapat rumah murah tapak. Berikan fasilitas lain seperti bunga murah, subsidi uang muka, pembebasan pajak, pembebasan biaya splitzing sehingga harga rumah benar-benar murah dan terjangkau,” terang Eddy.(lp6/lin)