Diduga Dibidani 2 Tokoh Media, Tabloid Obor Rakyat Rusak Demokrasi

obor-rakyatIstimewa

 

TRANSINDONESIA.CO – Tabloid Obor Rakyat yang berisi kampanye hitam untuk pasangan Jokowi-JK massif disebar ke sejumlah pelosok pesantren. Selain karena berisikan tentang SARA, majalah tersebut diduga kuat sengaja dibidikkan ke pondok pesantren dengan tujuan menyudutkan Jokowi-JK.

‪Beberapa waktu lalu, Amin Rais pernah membuat analogi perang Badar untuk membakar semangat pasukan Prabowo-Hatta, menghadapi pasukan Jokowi-JK.

Pengamat politik Islam, Lembaga Kajian dan Studi Islam Nusantara, Muhammad Ridwan Ansori menegaskan, penggunaan istilah perang bukan hal baru bagi lawan politik Jokowi-JK.

“Mungkin dengan membuat Jokowi keturunan Tionghoa, berada di lingkaran non muslim, para kiai dan santri diharapkan benci dan perang lawan Jokowi,” kata Ridwan, Kamis (12/6/2014).

‪Menurutnya, fenomena penyebaran Obor Rakyat bisa dikatakan sebagai bentuk nyata ‘perang badar’.

Trans Global

“Disengaja atau, kita bisa saja menafsirkan begitu. Bahwa seolah-olah Obor Rakyat menguatkan pernyataan perang badar,” urainya.

Namun demikian, terlepas dari maksud dan tujuan majalah itu serta siapa saja dalang di belakangnya, ia mengaku sangat prihatin. Pasalnya, isi majalah itu dinilai sama sekali tidak mendidik dan hanya merusak kualitas demokrasi. “Ya kita sendiri yang rugi,” imbuhnya.

‪Disisi lain, Tokoh masyarakat sekaligus ketua Forum Komunikasi Pesantren Tradisonal, KH. Muh. Sohibul Anam mengingatkan kepada tim dan kandidat Capres dan Cawapres Pemilu 2014 untuk tidak melakukan black campaign. Dikarenakan sangat mudah untuk mengidentifikasi siapa pelaku serta motif gerakannya.

“Pemilu 2014 ini hanya diikuti oleh dua pasang calon, sehingga kalau ada black campaign untuk calon A maka dapat dipastikan itu dilakukan oleh tim calon B. Jadi stop black campaign untuk kemaslahatan kita semua,” tegasnya.

Sebelumnya, Tabloid Obor Rakyat tersebut diduga dibidani dan dibiayai oleh dua tokoh media, namun sampai saat ini polisi belum melakukan penyidikan atas penerbitan tabloid tersebut yang dapat merusak demokrasi.(sp/yan)

Share