Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin saat meninjau ujian nasional SMU beberapa waktu lalu.(ist)
TRANSINDONESIA.CO –Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin aksi tutup mulut, tak mau berkomentar terkait dugaan korupsi yang melilitnya saat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan tahun 2005.
Saat dikonfirmasi Transindonesia.co pada Senin (19/5/2014), Eldin yang tidak mau berkomentar itu tampak dengan wajah memerah langsung masuk ke mobil dinasnya dan meninggalkan wartawan.
Eldin yang menghadiri acara perpisahan sekolah SMP Pertiwi di Jalan Budi Kemasyarakatan, Medan yang dibawah naungan Pemko Medan, mantan Sekda Kota Medan ini tampak terkejut ketika ditanya soal dugaan korupsinya.
Eldin “bungkam” tidak mau menjawab pertanyan tersebut, bahkan dia langsung menuju dan masuk kedalam mobil dinas Kijang Inova warna hitam dan langsung menutup pintu dan jendela kaca mobil.
Dugaan Korupsi Eldin “Dipendam”
Sebgaimawan diwartakan Transindonesia.co, aktifitis Anti Korupsi Sumatera Utara (Sumut), Hasiolan Siregar mengatakan, para penegak hukum di Sumut “pendam” laporan dugaan korupsi yang mereka laporkan sejak delapan tahun lalu.
Dugaan korupsi Rp14 miliar yang diduga dilakukan Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan Dzulmi Eldin itu salah satu contoh kasus korupsi di Sumut yang dipendam dibalik meja penegak hukum.
“Ini contoh kecil, kasus Eldin, bagaimana lagi kasus dugaan korupsi yang lebih besar seperti Gubernur Sumut yang memakai uang rakyat saat kampanye pencalonan Gubsu kemarin. Namun ini pun tidak bergerak, terpendam di meja penegak hukum yang tidak bermoral,” kata Hasiolan saat dihubungi Transindonesia.co, Minggu (18/5/2014).
Banyak kasus di Sumut ini, namun penegak hukumnya tidak punya moral untuk mengungkapnya, justru sebaliknya memendam kasus yang telah merugikan uang negara itu.
Untuk itu kata Hasiolan, penegak hukum jangan loyo dan harus memiliki kemauan dan berani memeriksa Eldin serta memprosesnya sampai kepengadilan.
“Negara kita negara hukum seharusnya kejaksaan atau kepolisian memanggil Eldin dan memeriksanya serta memprosesnya sampai ke meja hijau. Masyarakat biar tahu apa yang dilakukan oleh pemimpin itu terhadap uang rakyat,” katanya.(DHONA)