2 Daerah Otonom Buton Tunggu Pengesahan DPR

TRANSINDONESIA.CO – Dua calon daerah otonom baru (DOB), Buton Tengah dan Buton Selatan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menunggu pengesahan dari DPR RI bersama pemerintah.

“Pemerintah kabupaten bersama anggota DPRD setempat sudah mendapat pemberitahuan dari pusat bahwa rapat paripurna pengesahan dua DOB di Buton dan satu DOB di Muna oleh DPR bersama pemerintah akan dilaksanakan pada 29 Mei 2014,” kata anggota DPRD Kabupaten Buton, La Ode Taslim di Kendari, Sabtu (17/5/2014).

Menurut dia, masalah penempatan ibu kota yang selama ini menjadi polemik dan hambatan pengesahan dua DOB itu, sudah diselesaikan Pemerintah Kabupaten Buton.

“Kami berharap jadwal pengesahan tiga DOB itu, tidak ditunda lagi oleh DPR bersama pemerintah pusat karena masyarakat di tiga daerah calon pemekaran tersebut sudah lama menantikan pemekaran,” katanya.

Menurut dia, Buton Tengah dan Buton Selatan bersama Muna Barat di Kabupaten Muna, sudah mendapat persetujuan dari Komisi II DPR RI untuk menjadi daerah otonom baru bersama 19 wilayah kabupaten lain di Indonesia.

Namun saat rapat paripurna DPR bersama pemerintah pusat untuk penetapan pemekaran wilayah tersebut pada 13 Februari 2014, Bupati Buton, Syamsu Abdul Umar Samiun masih keberatan melepas kedua calon DOB di wilayahnya sekaligus.

“Alasan bupati yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR bahwa jika kedua wilayah tersebut dimekarkan sekaligus, kabupten induk akan bangkrut karena wilayahnya sisa tujuh kecamatan,” kata Taslim.

Padahal, kata dia, jika kedua wilayah di Buton tersebut dimekarkan akan mempercepat peningkatan kesejahtraan masyarakat karena rentang kendali pemerintahan makin dekat dengan rakyat dan pelayanan kepada masyarakat bertambah optimal.

“Dengan mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat akan cepat meningkat,” katanya.

Saat ini, kata dia, Bupati Buton Syamsu Abdul Umar Samiun sudah ikhlas melepas kedua wilayah di Buton tersebut menjadi DOB.

“Keikhlasan bupati melepas kedua wilayah di Buton itu, sudah disampaikan kepada kepala desa di Buton termasuk kepada anggota DPRD Buton,” katanya.(ANT/JEI)