Isu HAM Prabowo Bukan Barang Baru

prabowo subianto for presidenPrabowo Subianto.(dok)

TRANSINDONESIA.CO – Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengatakan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto bukan hal baru, namun kini kembali dimunculkan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu Presiden 2014.

“Itu bukan hal baru lagi. Saat Megawati menggandeng Prabowo sebagai cawapres di Pemilu 2009, isu HAM untuk mendiskreditkan Prabowo tidak muncul gencar pada waktu itu,” ujar Igor dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Menurut dia, dalam Pilpres 2014 Gerindra dan PDI Perjuangan dipastikan akan berlawanan karena masing-masing mengusung capres sendiri dan tidak berkoalisi.

Ia mengutarakan wacana menampilkan kembali isu HAM atas Prabowo menjelang Pilpres 2014 ibarat kue bolu yang dikukus berulang-ulang untuk disajikan kepada publik.

“Yang sebenarnya masyarakat sudah bosan terhadap isu itu. Karena isunya hanya itu-itu saja,” ujar dia.

Ia mengatakan isu HAM terhadap Prabowo Subianto memperlihatkan bahwa Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut tokoh yang mempunyai elektabilitas tinggi pada Pilpres 9 Juli mendatang.

Menurut dia, lawan politik Gerindra sebaiknya tidak membicarakan isu-isu yang sudah kadaluarsa, lebih baik mengangkat isu-isu politik ke depan serta program yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Sebelumnya, politikus PDIP Andreas Hugo Pareira memastikan partainya akan memperkuat penegakan hak asasi manusia (HAM) jika Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden, karena pihaknya merupakan korban pelanggaran HAM saat era Orde Baru.

“Kembali ke sejarah, PDIP itu korban pelanggaran HAM masa lalu. Jadi PDIP sebagai partai yang pernah merasakan betul penindasan hak politik baik secara organisasi maupun individu, tentu peduli terhadap penguatan HAM,” kata Andreas dalam diskusi bertema “Visi dan Misi HAM Para Capres” di Cikini, Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Andreas mengatakan, Jokowi sebagai capres PDIP jelas akan menjunjung tinggi hak asasi manusia baik secara politik, ekonomi, hingga sosial budaya.(ant/fer)

Share