Kacau, Kualitas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu 2014
TRANSINDONESIA.CO – Rasanya, tak ada kata lain yang lebih pas selain kata kacau untuk menggambarkan kualitas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu 2014. Dari dugaan aliran dana ke Ketua KPUD Lampung, hingga ketidakmampuan menyajikan data oleh KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar), semuanya terungkap di hari kedua Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Nasional Pileg 2014, di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (27/4/2014).
Alokasi anggaran untuk Pemilu 2014 yang besarannya mencapai angka Rp 16 triliun, sudah sepatutnya telah mencakup semuanya. Termasuk, pembekalan kepada penyelenggara pemilu agar tidak gaptek (gagap teknologi). Naasnya, KPU Provinsi Jabar malah salah menghitung karena tidak mampu menggunakan aplikasi Microsoft Excel.
Situasi dalam rapat pleno mendadak panik. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah sampai turun menghampiri meja KPU Provinsi Jabar untuk memastikan angka yang dikeluarkan.
Mau tidak mau rekapitulasi pun ditunda karena KPU Provinsi Jabar tidak dapat menjumlahkan suara pemilih laki-laki dan perempuan di DPT dengan akurat.
“10 ditambah 10 hasilnya 10.000,” kata Komisioner KPU Arief Budiman, menganalogikan hal itu.
Bukan hanya Jabar saja yang rekapitulasinya ditunda. Provinsi Lampung juga mengalami penundaan. Persoalannya, selisih pengguna hak pilih dengan DPT untuk DPD dan DPR di provinsi tersebut mencapai 881.376.
Bahkan, Ketua KPUD Lampung Tengah (Lamteng) Hendra Fadila diduga melarikan diri karena dituduh menerima uang dari sejumlah caleg.
Ketua KPU Husni Kamil Manik menginstruksikan kedua KPU Provinsi tersebut untuk melakukan rapat pleno ulang di tingkat provinsi, guna membereskan kekeliruan yang terjadi.
“Pencermatan lagi kalau ada kekeliruan di tingkat kabupaten/kota perlu diadakan pleno ulang di tingkatan tersebut,” kata Husni.
Manipulasi Suara
Ketua KPU Provinsi Jabar Yayat Hidayat membantah, jika disebut kesalahan yang dilakukan pihaknya terkait dengan upaya memanipulasi suara.
Menurutnya, hal itu terjadi karena kesalahan teknis. Apalagi jumlah dapil di Jabar paling besar se-Indonesia yaitu 11.
“Sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya kesalahan penjumlahan di komputernya itu, aplikasinya itu. Harusnya ada rumusnya, tapi ternyata setelah saya periksa ke staf, menjumlahnya manual. Jadi itu teknis sekali,” katanya.
Dikatakan, Senin (28/4/2014) pihaknya segera melakukan pleno ulang di KPU Jabar untuk memeriksa seluruh dapil dan data-data pemilihnya.
“Nanti setelah memeriksa 11 dapil itu kemudian kita akan undang kembali saksi partai. Plenonya di provinsi,” ujarnya.
Komisioner KPU Ida Budhiati mengatakan, insiden yang terjadi dalam rapat pleno terbuka bersifat kasuistik dan tidak bisa digeneralisasi kalau provinsi-provinsi lainnya bakal mengalami kejadian serupa.
Dia optimistis proses rekapitulasi nasional bakal berjalan sesuai jadwal dengan tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pilpres.
“Potensi mundur ya tidak lah. situasi di daerah berbeda-berbeda, ini hanya persoalan penjumlahan. Ini yang kita pakai operator sistem excel secara otomatis. Kadang teman-teman di daerah ada yang kerja secara manual ketika menghitung maka risikonya lebih besar,” katanya.
Sejauh ini KPU baru mengesahkan suara di tiga provinsi yakni, Bangka Belitung (Babel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Gorontalo. Sementara empat provinsi lain, Jambi, Banten, termasuk Lampung dan Jabar masih perlu melakukan perbaikan.(sp/lin)