TRANSINDONESIA.CO – Ke depan carilah presiden yang punya ketegasan. Jangan sampai ada lagi orang beribadah di jalanan atau ada lagi, satu kelompok yang bisa membubarkan kelompok lain karena tidak senang dengan kelompok itu.
Harapan itu disampaikan Direktur Yayasan Denny JA, Novriantoni Kahar, Selasa. Buruknya kondisi diskriminasi karena adanya peraturan daerah (perda) yang diskriminatif di berbagai daerah. Perda itu, kata dia, diskriminatif karena hanya menyasar segmentasi masyarakat tertentu.
LSI mengadakan survei cepat (quick poll) secara nasional dari tanggal 15 sampai 18 April 2014. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara sekaligus focus group discussion (FGD). Jumlah sampel yang digunakan dalam survei sebanyak 1.200 responden. Metode pengambilan sampel lewat cara multistage random sampling dengan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen.
SBY Terburuk
Kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sebagai kepemimpinan terburuk dalam menjaga keragaman dan kerukunan di Indonesia.
Kepemimpinan SBY mendapatkan angka terendah, yakni 39,8 persen. Hal itu disampaikan oleh peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Ardian Sopa, saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Selasa (22/4/2014).
“SBY memperoleh skor terendah 39,8 persen sebagai pemimpin yang mampu menjaga keberagaman,” ujarnya.
Dalam survei tersebut, Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menempati peringkat teratas dengan skor 65,3 persen dan 57,8 persen. Sementara presiden lainnya secara berturut-turut adalah BJ Habibie (48,7 persen), Soeharto (45,5 persen), Megawati Soekarnoputri (44,4 persen), dan terakhir SBY.
Hal tersebut juga diperkuat dengan persepsi mayoritas publik yang menganggap bahwa kondisi diskriminasi semakin buruk dalam lima tahun terakhir. Sekitar 65,7 persen publik menganggap bahwa penerapan hukum terhadap praktik diskriminasi semakin buruk.(pk/yan)