Ada Jokowi di UN, Dewan Pendidikan Sumut Protes Kemendikbud

Ada Jokowi di UN?

TRANSINDONESIA.CO, Medan – Pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2014 ini dinilai terkontaminasi politik yang tidak seharusnya masuk ke dunia pendidikan. Hal ini terkait masuknya nama Joko Widodo dalam naskah soal Bahasa Indonesia.

“Kita akan mengajukan protes kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan hal ini,” ujar Sekretaris Dewan Pendidikan Sumatera Utara (Sumut), Mahdi Ibrahim, di Medan, Selasa (15/4/2014).

Dijelaskan Mahdi, seharusnya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang menyusun naskah cerita atau narasi, seharusnya soal ujian nasional tidak memasukkan nama yang kini sedang berpolitik seperti Joko Widodo.

“Kalaupun mau dibuat narasi di lembar soal kenapa tidak dibuat RA Kartini atau Kihajar Dewantara,yang jelas-jelas tokoh yang teruji,” ungkapnya.

Memang, lanjutnya, masalah UN dari tahun ke tahun terus berganti-ganti. Seperti pada tahun lalu, masalah UN yang timbul adalah keterlambatan pendistribusian soal, jadwal kesiapan waktu yang tidak tepat serta kekurangan lembar soal dan jawaban ujian. Sedangkan pada tahun ini, Kemendikbud kecolongan soal Bahasa Indonesia yang terkontaminasi oleh politis, dengan masuknya nama Jokowi ke dalam soal UN.

“Kementrian pendidikan nasional mesti evaluasi BSNP terkait adanya nama jokowi ini. Kejadian tersebut sangat disayangkan, jangan diracuni calon pemilih pemula dengan dirasuki dunia politik di dunia pendidikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pendidikan Sumut, Aldwin Surya mengatakan, pihaknya memperkirakan ada kepentingan oknum di dalam Badan Standar Nasional Pendidikan yang mengambil keuntungan dalam penulisan soal ujian Bahasa Indonesia ini.(don/surya)