Kapolri Ganti Kapolda dan Kapolres yang Gagal Amankan Pemilu

Simulasi pengamanan Pemilu di KPU oleh Polda Metro Jaya.(dok)

TRANSINDONESIA.CO, Jakarta – Situasi kamtibmas saat pencoblosan Pemilu 2014 diperkirakan berjalan aman dan kondusif, terutama di ibukota Jakarta. Namun, tingkat kerawanan akan terjadi saat penghitungan maupun pasca penghitungan suara Pemilu 2014.

Indonesia Police Watch (IPW) memperkirakan, setidaknya ada 8 daerah rawan yang perlu diantisipasi Polri, yakni ibukota Jakarta, Aceh, Sumatera Selatan, Yogyakarta, NTB, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.

“Hal ini mengacu pada situasi menjelang Pemilu 2014, yakni dari Februari hingga awal April, yang terjadi 16 kasus kekerasan diberbagai tempat, di Aceh ada 11 kasus, yg terdiri dari penembakan, pembakaran, pelemparan granat dan pengeroyokan. Yogyakarta 2 kasus, pelemparan bom molotov dan perkelahian massa kampanye. Papua  penembakan polIsi dan TNI. Sumsel pembakaran kantor bupati dan di NTB  pembakaran gedung KPUD. Akibatnya 4 orang tewas dan 8 luka,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada Transindonesia.co pada siaran persnya di Jakarta, Sealasa (8/4/2014).

Berbagai konflik yang terjadi ini menjadi potensi ancaman bagi situasi kamtibmas di sepanjang proses Pemilu 2014.

“Untuk itu Mabes Polri perlu mencermati 8 daerah tsb. IPW menilai terjadinya konflik di 8 daerah itu tak terlepas dari keteledoran pimpinan kepolisian di daerah tersebut, yang tidak mencermati dan tidak melakukan deteksi dini maupun antisipasi dini secara maksimal.

“Untuk itu, setelah proses Pemilu 2014 selesai, Kapolri perlu mengevaluasi dan mengganti para Kapolda dan Kapolres yang gagal menjaga situasi kamtibmas diwilayahnya,” kata Neta.(yan)