Presiden Panggil Gubernur Sumut Bahas Krisis Listrik
TRANSINDONESIA.CO, Jakarta – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H Gatot Pujo Nugroho mengakui dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas krisis listrik di provinsi itu.
“Ya, saya menerima surat dari Sekretaris Kabinet Pak Dipo Alam untuk rapat terbatas soal krisis listrik di Sumut, di Jakarta, Rabu (2/4/2014),” katanya di Medan, Selasa (1/4/2014) malam.
Surat tertanggal 31 Maret 2014 itu juga menyebutkan selain krisis listrik di Sumut, ada pembahasan menyangkut Bandara Ahmad Yani, Semarang dan Lapindo.
Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai menerima kunjungan General Manager China Southern Airlines Li Cheng Qiang dan Ketua Asita Sumut Solahuddin Nasution untuk membicarakan rencana pembukaan penerbangan Guangzhou-Sumut.
Menurut gubernur, panggilan itu menunjukkan keseriusan dan perhatian besar presiden atas keluhan Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumut soal krisis listrik yang sudah berlangsung lama.
Gatot mengakui, pernah menyurati presiden dan berbicara langsung ke untuk melaporkan kondisi kelistrikan yang semakin parah.
“Saya akan paparkan semua permasalahan kelistrikan yang cukup parah di Sumut sehingga harus ada solusi dan bantuan pemerintah pusat termasuk membantu percepatan pembangunan sejumlah pembangkit listrik,”katanya.
Gatot juga mengakui akan ikut membicarakan krisis gas menyusul dialihkannya gas terapung dari Belawan ke Lampung.
Kalau dahulu gas terapung itu tidak dipindahkan, krisis gas dan listrik bisa diatasi sejalan. Berdasarkan data, kekurangan pasokan listrik di Sumut paling rendah sekitar 435 MW. Kebutuhan listrik di Sumut sekitar 1.685 MW, sementara suplainya hanya sekitar 1.250 MW
Dampak kekurangan itu membuat “byarpet’ terus terjadi dan Pemerintah Provinsi terus mendapat hujatan dari masyarakat. Pengurus Kadin Sumut, Johan Brien sangat senang mendengar masalah krisis listrik itu sudah mendapat perhatian serius Presiden.
“Semoga ada solusinya langsung karena krisis listrik yang berbarengan dengan krkurangan gas sudah membuat pengusaha dan masyarakat kesulitan,”katanya.
Daya saing Sumut sebagai tempat investasi dan harga jual berbagai produk juga menurun.
Bahas Listrik
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wakil Presiden Boediono, hari ini memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk membahas tentang langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis listrik di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Berdasarkan agenda kegiatan yang dikeluarkan Biro Pers dan Media, Sekretariat Presiden, rapat yang dihadiri sejumlah menteri teknis bidang ekonomi dan jajaran PLN, akan digelar di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/4/2014).
Sebelumnya saat memimpin rapat paripurna KIB, pada Selasa (1/4/2014), Presiden SBY menyatakan, krisis listrik di Sumatera Utara akan diselesaikan dalam waktu dekat.
“Terkait permasalahan listrik di Sumatera Utara, ada kekurangan 200 MW dari total kebutuhan 1.800 MW. Kita baru suplai 1.600 MW. Kapasitasnya harus dinaikkan karena kebutuhan listrik industri, komersial, dan rumah tangga bertambah,” kata Presiden.
Seperti diberitakan, defisit listrik di Sumatera Utara terjadi akibat daya yang tersedia tidak seimbang dengan kebutuhan. Saat ini, kemampuan pembangkit di Sumatera Utara saat ini mencapai 1.376 MW. Sementara itu, beban puncak mencapai 1.655 MW sehingga terjadi defisit 279 MW.
Kondisi memprihatinkan itu mendesak PLN melakukan pemadaman bergilir kepada pelanggan industri sebesar 150 MW dan kepada pelanggan umum sebesar 129 MW.
Rencananya, krisis tersebut akan dapat diatasi seiring bertambahnya pasokan daya sebesar 557 MW, yang berasal dari PLTU Nagan Raya sebesar 190 MW (2×95), dan penyelesaian perawatan pembangkit di PLTGU Belawan dan PLTU Labuhan Angin sebesar 367 MW.(ant/id/surya)