Pengelolaan Hutan di Indonesia Belum Ada yang Sukses
Ilustrasi hutan Indonesia.(dok)
TRANSINDONESIA.co, Palu : Berbagai konsep pengelolaan hutan yang ditawarkan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat di sekitar hutan, hingga kini belum membuahkan cerita sukses.
“Banyak konsep untuk pemberdayaan ekonomi, misalnya hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Tetapi semua konsep ini belum mencatat cerita sukses yang bisa dijadikan contoh,” kata Pengamat Manajemen Kehutanan Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah, Dr Adam Malik M.Si di Palu, Minggu (9/3/2014).
Alumni University of Gottingen Jerman itu mengatakan, secara umum konsep tersebut baik, tetapi belum ada satu konsep yang diimplementasikan mampu menjawab problem ekonomi di sekitar kawasan hutan.
“Sebagian besar masyarakat di sekitar hutan itu tetap miskin,” katanya.
Menurut Adam Malik, rencana strategis pemerintah di sektor kehutanan sudah melalui berbagai kajian, tetapi implementasinya belum sesuai harapan.
“Masalah ini bukan hanya masalah kehutanan semata, tetapi ada faktor lain seperti sosial dan ekonomi. Makanya ini tidak bisa hanya pikirkan orang kehutanan sendiri,” kata Pembantu Dekan III Fakultas Kehutanan Untad itu.
Dia mengatakan, salah satu rencana strategis pemerintah 2010-2014 di sektor kehutanan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dibiayai APBN dan APBD.
Konsep KPH mencakup berbagai aspek termasuk pemberdayaan dan demografi. Misalnya bagaimana mengelola hutan nonkayu seperti rotan.
Dia mengatakan, konsep itu lahir salah satunya karena banyak hutan yang terlantar akibat akses pengelolaan hutan yang terbuka seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
Di Sulawesi Tengah, kata Adam Malik, terdapat 21 KPH, hanya saja baru enam KPH yang sahkan pemerintah.
“Hutan kita banyak terlantar karena open access, seperti HPH. Setelah kontrak HPH selesai, hutan ditinggalkan. Jadilah hutan tidak bertuan,” katanya.
Dia mengatakan, HPH meninggalkan cerita buruk, padahal dalam konsep pengelolaannya juga terdapat konsep pemberdayaan seperti HPH bina desa.
“HPH bina desa ini awalnya diharapkan perusaaan membantu masyarakat sekitar hutan tetapi tidak ada perubahan,” katanya.
Dia mengatakan, saat ini bukan lagi era kayu, karena sudah nyaris habis dieksploitasi perusahaan dengan berbagai dalih, sementara ekonomi masyarakat di sekitar hutan tetap buruk.(yus)