Menkeu: Ekonomi Keuangan Syariah Jangan Terjebak Sekadar ‘Branding’

TRANSINDONESIA.co | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah  tidak terjebak pada branding semata. Tapi harus menitikberatkan pada hal substantif, berasal dari nilai-nilai Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamin.

“Yaitu menghadirkan sebuah ekosistem perekonomian syariah yang bermakna pada kemakmuran, keadilan, efisiensi, serta sesuai kebutuhan zaman. Bukan sebuah ekonomi yang tidak efisien, dan memiliki berbagai persoalan dalam tata kelolanya,” kata Menkeu dalam acara Anugerah Adinata Syariah 2023, Jumat (26/5/2303).

Menkeu menegaskan, sejauh ini aktivitas ekonomi dan keuangan syariah yang semakin berkembang telah memberi dampak positif bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya total aset keuangan syariah.

“Total aset keuangan syariah saat ini nilainya sudah mencapai 2.375,8 triliun rupiah, dimana perbankan syariah menjadi motor penggeraknya. Untuk merawat capaian ini butuh sinergi antara pelaku ekonomi, pemerintah pusat dan daerah, serta semua pemangku kepentingan,” ujar Sri Mulyani.

Salah satu bentuk sinergi itu, tambah Menkeu, dibentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), terutama di tingkat provinsi.  Komite ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi daerah.

“Kantor-kantor perwakilan kementerian keuangan di seluruh Indonesia akan siap membantu. Kemenkeu juga telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari makanan minuman, fesyen, farmasi dan kosmetik serta pariwisata,” ucap Sri Mulyani.

Menteri Keuangan juga meminta industri keuangan syariah terus melakukan inovasi untuk menciptakan instrumen pembiayaan syariah. Instrumen khusus seperti zakat, wakaf, infaq, sedekah dan takaful (asuransi) syariah juga dapat menjadi alternatif pembiayaan.

“Ekonomi dan keuangan syariah tidak mungkin bisa maju tanpa melakukan pendalaman pasar keuangan syariah. Karena itu inovasi dan pendalaman dari sisi likuiditas menjadi penting,” kata Menkeu, mengakhiri. [rri]