Menkeu SMI Peringatkan Sekarang Makin Sulit Beli Rumah, Kornas Perumahan Rakyat: Modalitas Kerohiman Sosial Layak Dikembangkan
TRANSINDONESIA.co | Pekan lalu tersiar peringatan terbuka
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) bahwa masyarakat akan semakin sulit memiliki rumah karena tren kenaikan suku bunga acuan.
Hal itu menarik, karena Menteri Sri Mulyani mengaitkan dengan hak bermukim atas rumah yang merupakan kebutuhan dasar.
Rumah dan sektor perumahan telah disodok menjadi indikator pasang atau surutnya perekonomian.
Masih menurut SMI, tren kenaikan suku bunga sedang terjadi, dengan reaksi melawan inflasi yang terus melambung.
Dari negeri Paman Sam, Bank sentral Amerika Serikat (AS) yang dipatok sebagai acuan lebih cepat bereaksi, karena sudah naik selama 3 kali pada semester I-2022 dan akan terus naik untuk mendinginkan inflasi.
“Untuk membeli rumah 15 tahun mencicil di awal berat, suku bunga dulu, prinsipalnya di belakang. Itu karena dengan harga rumah tersebut dan interest rate sekarang harus diwaspadai karena cenderung naik dengan inflasi tinggi,” jelas Sri Mulyani dalam Acara Securitization Summit 2022, di Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Merespon itu, Ketua Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas Pera) menyikapi dengan keraguan.
“Sisi “wow”nya Menteri Sri Mulyani peduli tinggi menjadikan perumahan rakyat sebagai indikator pasang surut perekonomian, bukan bidang yang disisihkan”, kata Ketua Kornas Pera Muhammad Joni, kepada media di Jakarta Rabu (13/7/2022).
Namun, bagi Joni, peringatan Menkeu bak alarm kencang agar mewaspadai darurat pembiayaan perumahan rakyat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Alarm SMI ini clear and present ancaman tepat sasaran dan target program sejuta rumah”, kuatir Muhammad Joni.
Walau begitu, lanjut Joni, alarm kencang SMI itu musti ditindaklanjuti dengan membongkar secara mendasar dan struktur kebijakan pembiayaan perumahan MBR, baik moneter, fiskal, maupun inovasi skim pembiayaan.
“Tantangannya menciptakan ekologi pembiayaan jangka panjang dan murah, dalam arti yang sebenarnya dengan efisiensi cost of fund, inovasi pembiayaan perumahan MBR Non Formal, dan mengatasi hambatan setiap items rantai pasok pembiayaan dan penyediaaan lerumahan MBR”, lanjut Advokat pro perumahan MBR.
Modalitas Sosial Revitalisasi Kp. Gembira Gembrong
Lain halnya dengan masalah perumahan korban bencana atau kebakaran, seperti Kp. Gembira Gembrong, Jakarta.
Menurut Ketua Kornas Pera, berbeda dengan isu kekurangan rumah (backlog), kasus seperti Kp.Gembira Gembrong itu lebih dari sekadar intervensi biasa mengatasi program perumahan bersubsidi bagi MBR.
“Pemerintah bisa saja intervensi secara khusus dengan skim bantuan subsidi perumahan swadaya, namun perlu diorganisir dalam skala kawasan, bersifat kolektif, dan terbuka bagi skim partisipasi publik, kerohiman sosial, seperti dari zakat dan CSR.
“Korban kebaran itu berhak bantuan sosial agar bisa diberdayakan dulu, kondisinya darurat”, sebut Joni.
“Sahih jika ada intervensi langsung Pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta, termasuk mengoptimalkan partisipasi sosial warga masyarakat”, lanjutnya.
Seperti diberitakan, segera direvitalisasi Kp. Gembira Gembrong di Jakarta Timur. Gubernur Anies menyebut revitalisasi itu menelan biaya Rp 7,8 miliar.
Mengutip dari rilis Pemprov DKI yang dipublikasi ppid.jakarta.go.id, total anggaran Rp 7,8 miliar itu merupakan hasil kolektif yang dikumpulkan Baznas Bazis DKI Jakarta, terutama saat pengumpulan infak dan sedekah saat berlangsungnya sholat Idul Fitri lalu.
Joni berpendapat, masyarakat korban kebakaran KP. Gembira Gembrong butuh bantuan sosial, itu mendesak dan sahih sebagai “healing” memulihkan keberdayaan sosialnya.
“Masyarakat kita punya modalitas sosial yang kuat dalam model kerohiman sosial bagi korban seperti ini”, kata Joni.
Preseden kebijakan ini bagus sekali, lanjut Muhammad Joni, karena Gubernur Anies bukan cuma membuat policy, namun menjemput kerohiman sosial warga masyarakat ridha membantu sesama warga Jakarta.
“Great! Ini pemihakan yang tepat dan strategis, agar warga Jakarta korban kebakaran itu tidak tersingkirkan dari kampungnya sendiri”, lugas Ketua Kornas Pera, sembari menegaskan jurus itu bisa menjadi model kebijaksanaan pemberdayaan warga kota Jakarta.
Sebelumnya, media mewartakan rilis Pemprov DKI Jakarta membangun ulang kawasan perumahan itu.
“Sekitar akhir April lalu, kawasan Kampung Gembrong terbakar. Setelah ini kemudian kita menyiapkan bantuan pertama adalah untuk bisa kelangsungan hidup dan tempat tinggal sementara. Berbagai support lainnya, mulai administratif sampai tentang kebutuhan dasar. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah pembangunan kembali tempat ini. Karena hari ini kita melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan ulang. Kampung Gembrong ini rencananya dinamai Kampung Gembira Gembrong. Ada 136 unit yang nanti akan dibangun di atas lahan 1.200 meter persegi, yang menelan biaya Rp 7,8 miliar,” ujar Anies dalam rilis Pemprov DKI, Jumat (1/7/2022). [rls]