Pasca OTT Bupati Yesaya, Layanan Pemkab Biak Normal

Operasi  tangkap tangan KPK gelandang Bupati Biak dislahsatu hotel di Jakarta, Senin (16/6/2014) malam.(ist)

TRANSINDONESIA.CO – Aktivitas pelayanan kemasyarakatan dan pemerintahan Pemkab Biak Numfor, Papua, Selasa (17/6/2014) pagi, berjalan normal pasca penangkapan Bupati Yesaya Sombuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (16/6/2014) malam.

“PNS harus masuk kerja seperti biasa sesuai jam kerja serta jangan terpancing dengan informasi berita penangkapan Bupati di Jakarta oleh KPK,” ungkap Wakil Bupati Thomas AE Ondy saat memimpin apel pagi harian yang diikuti ratusan PNS di lingkup Pemkab Biak Numfor, Selasa (17/6/2014).

Sementara itu, sejumlah PNS maupun pejabat eselon di lingkup Pemkab Bi Numfor tampak banyak menanyakan kebenaran informasi penangkapan Bupati YS oleh KPK.

“Saya juga baru mendapat informasi tentang penangkapan pejabat daerah oleh KPK, ya kebenaran masih menjadi pembicaraan serius pegawai,” ungkap Sekretaris DPRD P. Resirwawan.

Aktivitas berbagai fasilitas pelayanan umum seperti pengurusan perekaman e-KTP, rumah sakit, perkantoran pemerintah daerah tetap berlangsung lancar.

Begitu juga kegiatan protokoler acara sosialisasi korban kekerasan dalam rumah tangga tetap berjalan meski waktunya molor dari jadwal semula.

OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk di sebuah hotel di Jakarta, Senin (16/6/2014) malam.

Yesaya dan ajudan, serta enam orang lainnya digelandang ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Dalam penangkapan itu, KPK menyita uang tunai dalam bentuk dolar Singapura dan miliaran rupiah.

Beredar kabar, uang itu ada kaitannya dengan program pembangunan daerah tertinggal (PDT). Mantan anggota DPR dari Fraksi PAN Alvin Lie mengaku heran dengan banyaknya pejabat yang tidak kapok berbuat korupsi, meski banyak yang sudah dijebloskan ke penjara.(ant/rep/kum/fer)