Selama Covid-19 Angka Kemiskinan Membengkak jadi 9,78 Persen

TRANSINDONESIA.CO – Wabah pandemi Covid-19 yang tujuh bulan berjalan mengakibatkan membengkaknya angka kemiskinan di Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui angka kemiskinan merangkak naik menjadi 9,78 persen dari semula di angka 9,4 persen.

“Kalau kita lihat di Indonesia  kemiskinan kita sudah meningkat. Tadinya sudah mencapai 9,4 persen, itu mungkin angka terendah dalam sejarah Indonesia. Tapi sekarang sudah merangkak ke 9,78 persen,” ungkap Menkeu dalam webinar di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Dikatakan Sri dalam merespon kondisi Covid-19 pemerintah tidak hanya mengedepankan masalah kesehatan saja. Namun juga menyangkut dengan masalah dimensi sosial ekonomi untuk hajat hidup orang banyak. Aktivitas sosial ekonomi masyarakat tidak bisa berjalan seperti biasa akibat wabah ini sehingga berdampak besar terhadap ekonomi sehari-hari.

“Maka respon yang selanjutnya dilakukan oleh pemerintah adalah social protection atau jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak. Di mana pemerintah menganggarkan lebih dari Rp200 triliun untuk program bantuan sosial,” kata Sri.

Sebagai informasi, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 2 September 2020, sebesar Rp237 triliun. Realisasi ini sudah mencapai 34,09 persen dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp695,2 triliun dalam APBN 2020.

Adapun untuk perlindungan sosial, pemerintah menyatakan anggaran sudah terealisasi sebesar Rp128,05 triliun atau 62,8 persen dari pagu sebesar Rp203,91 triliun.

Menkeu menegaskan, memang tidak mudah mengeluarkan kebijakan menghadapi kasus pandemi Covid-19. Sebab, pemerintah sendiri dihadapkan dengan berbagai pilihan serta mempertimbangkan berbagai aspek, baik keselamatan masyarakat dan juga ekonomi Indonesia.

“Dalam menyikapi suatu masalah negara atau siapa pun pasti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Tidak mungkin kita pilih kesehatan yang utama, atau sebaliknya ekonomi yang utama. Ini menyangkut keadaan manusianya,” katanya.

Kondisi-kondisi seperti itu yang kemudian membuat proses kebijakan diambil pemerintah menjadi sulit. Karena memang harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah dan apalagi sederhana.

“Ini yang kemudian di dalam kondisi policy making proses kita dihadapkan pada situasi situasi seperti ini. Sulit memilih mana yang mau di dulukan,” ucap Sri.[met/red]