BKOW : Perempuan Harus Berani Tentang Radikalisme
Kami, para perempuan harus berani menentang. Informasi yang banyak di media massa, perlu dibaca, dipelajari, dan kita berperan untuk menginfokan hal-hal yang sepertinya bertentangan dengan martabat perempuan
“Kami, para perempuan harus berani menentang. Informasi yang banyak di media massa, perlu dibaca, dipelajari, dan kita berperan untuk menginfokan hal-hal yang sepertinya bertentangan dengan martabat perempuan,” ujar Dr Gayda Bachmid kepada Antara di Pasar Rakyat Nusantara Hotel Grand Inna Malioboro, Yogyakarta, Jumat 14 September 2018.
Menurut Gayda, perempuan tidak lagi dimarjinalkan dalam peran kehidupan sehari-hari.
Gayda yang juga dosen Sastra Inggris Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, itu menyampaikan bahwa perempuan harus berani berbicara mengenai kebaikan untuk keluarga dan melapor jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Sementara itu, anggota Ikatan Keluarga Apoteker Jawa Barat Evi Winaningsih sepakat bahwa perempuan memiliki peran besar untuk menghalangi niat tindakan radikalisme dalam keluarga.
“Sebagai perempuan harus lebih cerdas. Bagaimana kita harus ikut suatu organisasi, paham-paham apa yang kita ikuti, kita harus lebih cerdas. Jangan sampai kita ikuti paham-paham yang radikal, yang menyengsarakan dirinya sendiri dan masyarakat,” ujar Evi.
Evi menilai kendati perempuan sebagai seorang istri wajib melayani serta mematuhi suami, namun kaum perempuan juga harus berani menentang jika ada ajakan kepada radikalisme di dalam keluarga.
“Perempuan harus mengingatkan juga untuk menentang. Mengingatkan bahwa radikalisme melanggar aturan, hukum, dan norma. Radikalisme itu kan tidak ditolerir di mana pun. Perempuan harus lebih cerdas, harus lebih berani,” tegas Evi.
Sejumlah kaum perempuan dari berbagai organisasi perempuan di Indonesia berkumpul di Yogyakarta dalam acara Temu Nasional 1.000 Organisasi Perempuan Indonesia.
Acara itu bersamaan dengan Sidang Umum Ke-35 Dewan Perempuan Internasional (ICW) yang diselenggarakan oleh ICW, Kongres Wanita Indonesia dan Kementerian BUMN.
Dalam acara yang berlangsung pada 13-18 September itu dibahas dalam diskusi panel mengenai penentangan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, penyetaraan hak, pemberdayaan perempuan menguatkan ekonomi masyarakat, hingga kesehatan perempuan.[ANT]