Rektor Unhas: Media Pilar Kelima Demokrasi
TRANSINDONESIA.co | Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc, mengatakan media merupakan pilar kelima demokrasi sehingga harus bebas dan independen.
Rektor Prof JJ dalam keterangannya di Makassar, Selasa, menyampaikan demokrasi tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari dua elemen utama, yakni media yang bebas dan masyarakat sipil yang kuat.
Menurutnya, media berfungsi sebagai pengawas pemerintah, memastikan transparansi dalam kebijakan, dan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Media juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan informasi yang akurat, independen, dan mendidik bagi masyarakat.
Sementara itu, masyarakat sipil berperan sebagai motor penggerak perubahan sosial, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Tanpa adanya media yang bebas dan independen, masyarakat akan kesulitan mendapatkan informasi yang kredibel, sehingga dapat mempengaruhi kualitas partisipasi mereka dalam sistem demokrasi,” katanya di diskusi bertajuk Konferensi Regional 2025: Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur Melalui Penguatan Hak Sipil dan Peran Media” di Makassar.
Lebih lanjut, Prof JJ juga memberikan perspektif tentang tantangan media di Indonesia Timur. Media di Indonesia Timur menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur komunikasi dan tekanan terhadap kebebasan pers.
Media memiliki tanggung jawab besar dalam mengangkat isu-isu HAM, terutama bagi kelompok marginal yang suaranya sering kali diabaikan. Prof JJ menambahkan, peliputan yang berimbang dan berbasis fakta dapat membantu masyarakat memahami hak-hak serta memperjuangkan keadilan sosial.
Sebagai perguruan tinggi, Prof JJ menuturkan Unhas, sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) di Indonesia Timur, memiliki tanggung jawab besar dalam menyeimbangkan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia antara wilayah timur dan barat Indonesia.
Unhas siap berkolaborasi dengan media dan masyarakat sipil untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan HAM di Indonesia Timur.
“Dengan memperkuat sinergi antara media, masyarakat sipil, pemerintah, dan institusi pendidikan, kita dapat membangun demokrasi yang lebih kuat dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia Timur,” kata Prof JJ.
Kegiatan ini terdiri dari 4 sesi, masing-masing Sesi Pertama merupakan FGD Pemetaan Kondisi Jurnalis, demokrasi dan HAM di Indonesia Timur guna memetakan dan mendiskusikan kondisi jurnalis, demokrasi dan HAM khususnya di Indonesia Timur.
Sesi Kedua merupakan sesi konklusi dan resolusi pemetaan kondisi jurnalis, media dan HAM di Indonesia Timur. Sesi Ketiga merupakan pembahasan dan kesimpulan dari hasil pemetaan. Dan sesi Keempat yakni peluncuran Program Penguatan Media dan Masyarakat Sipil di Indonesia Timur dalam Konteks Penegakan Demokrasi dan HAM. (ant)