Puncak Demo Indonesia Gelap, Mahasiswa Tetap Tuntut Pemerintah Adili Mantan Presiden Jokowi
TRANSINDONESIA.co | Rangkaian aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” mencapai puncak pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025. Ini merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Februari 2025. Selain Jakarta, demonstrasi ini juga dilakukan serentak di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Terdapat sejumlah tuntutan untuk pemerintah yang dibawa oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tersebut. Salah satunya adalah mengadili mantan presiden ketujuh, Joko Widodo atau Jokowi.
Dalam laporan Tempo berjudul “Aksi Indonesia Gelap: Konsolidasi Mahasiswa untuk Demonstrasi Akbar 20 Februari 2025,” Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengungkapkan bahwa aliansi mahasiswa akan mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Beberapa tuntutan yang diajukan mencakup pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, transparansi status pembangunan, transparansi dan evaluasi program makan bergizi gratis, penolakan revisi Undang-Undang Minerba, penolakan dwifungsi militer, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta tuntutan untuk menangkap dan mengadili mantan presiden Jokowi.
“Kami menilai terdapat andil Jokowi dalam kegagalan pemerintahan ini,” ucap Herianto saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2025.
Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai bahwa masifnya gerakan mahasiswa ini dipicu oleh berbagai persoalan yang saling berkaitan. Menurut dia, isu-isu yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksi ini tidak hanya berkaitan dengan sektor pendidikan, tetapi juga aspek kehidupan lainnya.
Herdiansyah juga menjelaskan bahwa cara pemerintahan Prabowo dalam menjalankan negara tidak jauh berbeda dari kebijakan yang diterapkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, tuntutan mahasiswa saat ini dianggap sebagai dampak dari berbagai kebijakan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.
“Semua tuntutan mahasiswa dalam gerakan ini berkelindan dengan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya diterapkan,” ujar Herdiansyah.
Contoh kebijakan yang diwariskan dari pemerintah sebelumnya adalah revisi Undang-Undang Minerba, pembagian kue kekuasaan yang mengakibatkan gemuknya kabinet hingga berimbas pada pemangkasan anggaran, penguatan supremasi militer, dan pengabaian hak-hak masyarakat.
“Sehingga tidak aneh jika mahasiswa menuntut diadilinya mantan presiden Jokowi,” kata dia.
Aksi Bertepatan dengan Pelantikan Kepala Daerah
Adapun mengenai pemilihan tanggal puncak aksi pada 20 Februari 2025, kata Herianto, karena hari ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Menurut dia, mahasiswa ingin memperingatkan kepala daerah terpilih tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
“Jadi bebannya bukan pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah juga harus berpikir posisi di sana,” kata Herianto. Pelantikan kepala daerah secara serentak akan dilangsungkan di Istana Negara Jakarta. Sebanyak 481 kepala daerah akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis hari ini.
Selain itu, aksi lanjutan ini juga menjadi karena pemerintah tidak merespons aspirasi mahasiswa pada Senin, 17 Februari 2025. Herianto berharap pemerintah merespons cepat aspirasi mahasiswa sebab masyarakat menunggu.
Sumber: tempo.co