BEM Universitas Pasundan Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan

TRANSINDONESIA.co | Ribuan mahasiswa Universitas Pasundan (UNPAS) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang mereka sebut sebagai “Kelas Pindah ke Jalan”.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang dinilai merugikan mahasiswa dan tenaga pendidik.

Demonstrasi dimulai dari Gedung Rektorat Tamansari dan berlanjut menuju Gedung DPRD Jawa Barat. Dengan mengenakan almamater hijau dan pakaian hitam, massa aksi menyampaikan orasi dan tuntutan mereka.

Kritik Kebijakan Efisiensi

Dalam pernyataan sikapnya, Keluarga Mahasiswa UNPAS menegaskan penolakan mereka terhadap kebijakan efisiensi yang dianggap melanggar amanat Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, yang mewajibkan alokasi minimal 20% APBN/APBD untuk pendidikan.

Mahasiswa menilai bahwa pemangkasan anggaran justru memperburuk akses pendidikan dan menghambat kesejahteraan tenaga pendidik.

“Kami menolak kebijakan pemotongan anggaran pendidikan dengan dalih efisiensi! Pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh dikorbankan,” tegas salah satu orator di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Empat Tuntutan

Mahasiswa UNPAS mengajukan empat tuntutan utama dalam aksi.

1. Menolak kebijakan efisiensi yang melanggar konstitusi dan memastikan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD.

2. Mencabut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, yang dinilai tidak berpihak pada rakyat karena menetapkan pemangkasan anggaran secara sepihak.

3. Mencairkan tunjangan penuh bagi guru honorer dan dosen yang tertunda di 214 daerah tertinggal.

4. Menolak kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan meminta DPR RI menggunakan hak angket untuk mengaudit realisasi anggaran pendidikan 2020-2025.

Tanggapan Pemerintah dan Ancaman Aksi Lanjutan

Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari pemerintah terkait tuntutan mahasiswa. Namun, para demonstran menegaskan bahwa mereka akan terus menggelar aksi hingga ada kebijakan yang lebih berpihak kepada dunia pendidikan.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan menggalang aksi yang lebih besar lagi!” seru salah satu perwakilan mahasiswa.

Aksi demonstrasi ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat dan akademisi, yang menilai bahwa pemotongan anggaran pendidikan hanya akan memperparah ketimpangan akses pendidikan di Indonesia.

Dengan tagar seperti #PasundanTiarap, #EfisiensiAnggaran, #PrabowoBot, mahasiswa UNPAS berupaya menyebarkan kesadaran publik mengenai kebijakan yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap masa depan pendidikan di Indonesia.

Apakah pemerintah akan mendengar suara mahasiswa? Ataukah kebijakan efisiensi tetap dijalankan tanpa mempertimbangkan dampaknya? Hanya waktu yang bisa menjawab.

 

Bandung, 17 Februari 2025

Rendy Asharila Munajat (Presiden BEM UNPAS)