2025: Semua Serba Berat

TRANSINDONESIA.co | Oleh; Chazali H. Situmorang

Hari ini 1 Januari 2025, merupakan awal tahun Masehi dalam sistem kalender global. Dalam hitungan hijriah bersamaan dengan 1 Rajab 1446 Hijriah.

Menurut ajaran Islam, Rajab dikenal sebagai bulan ketika Allah SWT membuka pintu taubat dan ampunan bagi hamba-Nya. Umat Islam dianjurkan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu dan memperbanyak memohon ampun kepada-Nya.

Hal tersebut bukanlah sesuatu yang kebetulan saja. Tetapi sesuatu yang sudah kehendak Allah SWT, bertepatan Tahun Baru 2025 Masehi dengan 1 Rajab 1446 Hiiriah.

Perintah Allah bartaubat dan memberikan ampunan  kepada umatnya dibulan Rajab ini, secara spesifik telah disampaikan Presiden Prabowo, pada berbagai pidatonya agar para koruptor untuk bertaubat, kembalikan harta, dan uang negara yang sudah diambil secara ilegal. Boleh secara diam- diam dan tentu tidak mengulanginya lagi. Jika tidak, Prabowo akan mengejarnya sampai kemanapun sang koruptor itu ngumpet.

Bagaimana implementasinya Presiden menyuruh kita bersabar sampai 6 bulan pemerintahannya berjalan. Yang pasti bulan Rajab ini pintu taubat dibuka Allah SWT, semoga dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kita semua.

Tahun 2025 ini, sekurang-kurangnya  ada dua persoalan besar bangsa ini yang sama bobotnya. Pertama adalah politik dan kedua ekonomi. Kedua persoalan itu akarnya adalah korupsi yang sudah menggurita dan memporak-porandakan iklim politik dan ekonomi pemerintah Indonesia.

Jenis akar ada dua yaitu akar serabut dan akar tunjang. Akar tunjang   posisi tumbuhnya berasal dari bagian bawah akar menuju ke segala arah seakan menunjang batang agar tidak rebah.

Dalam kondisi Indonesia akar serabut korupsi adalah para oligarki, peng-peng yang mungkin masih ada yang menjadi Menteri atau pejabat negara setingkat menteri. Sedangkan sebagai akar tunjangnya kalangan sebagian masyarakat beramai-ramai menunjuk telunjuk jarinya ke Mulyono alias Jokowi mantan Presiden Indonesia.

Paling menohok harga diri kita sebagai bangsa adalah pengunuman diakhir Desember 2024. Oleh OCCRP (_Organization Crime and Corruption Reporting Project_), tentang Jokowi. Pasalnya  Jokowi Presiden RI ke-7 masuk ke dalam daftar tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024  Ia menembus nominasi tokoh paling korup di dunia bersama empat finalis lainnya.

Jokowi disandingkan dengan empat tokoh lain yang masuk dalam kategori tersebut, yaitu Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan Pengusaha dari India Gautam Adani.

“Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP,” demikian tulis keterangan OCCRP di laman resmi, pada Selasa, 31 Desember 2024.

Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menyampaikan, korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut kekuasaan negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa.

“Pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah,” kata Sulllivan.

Terhadap isyu itu, Jokowi telah membantah dan menyatakan berita itu adalah hoaks. Tetapi belum ada berita lebih lanjut apakah ada langkah hukum terhadap OCCRP  yang berkantor di Amsterdam Belanda.

Pada tahun 2025 ini, isyu tentang finalis Jokowi oleh OCCRP akan menjadi bensin yang akan membarakan persengketaan Jokowi dengan Hasto Sekjen PDIP yang sudah mnejadi tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku.

Tudingan ikut bermainnya Jokowi melalui tangan KPK dengan mentersangkakan Hasto dan pemecatan Jokowi dan Keluarganya sebagai anggota PDI-P saling terkait satu sama lain.

Hasto rupanya  juga menyimpan bom waktu yang jika diledakkan, para pengamat menilai  menyeret banyak pihak terkait korupsi berjemaah yang melibatkan pejabat negara, politisi, Menteri bahkan aparatur penegak hukum.

Bom waktu itu berupa video-video milik Hasto yang dititipkan kepada Prof. Connie Rahakundini Bakrie yang telah ke Russia. Kabarnya Video-video

penuh informasi itu sudah di akte notariskan di Russia. Connie tinggal melepaskannya ke publik tentu atas permintaan Hasto.

Kita sekarang ini berada dalam politik sandera menyandera atau ancam-mengancam. Dan hal ini bisa berimbas kemana-mana. Bukan tidak mungkin pimpinan partai yang masuk dalam KIM Plus, terseret dan terbawa arus persoalan Jokowi dengan PDI-P. Karena mereka itu dulu kecuali PKS,  berada pada kolam susu yang sama.

Bagaimana dengan perekonomian kita?

Kondisi politik yang tidak stabil, walaupun dimainkan oleh Partai Politik yang diluar pemerintah, tetapi partner bergulatnya adalah Presiden ke 7, yang baru 70 hari pensiun  sebagai Presiden. Tentu masih banyak pengikut pengikut  setianya di pemerintahan, termasuk Presiden Prabowo adalah mantan anak buah Jokowi di Pemerintahan yang lalu.

Kondisi ekonomi yang dihadapi Presiden Prabowo, lebih banyak mengamankan produk-produk kebijakan yang diterbitkan Jokowi. Soal PPN 12%, soal PSN, soal IKN, dan sekarang dilanjutkan tuduhan OCCRP terhadap Jokowi  tentu akan berdampak menurunnya kepercayaan investor asing untuk investasi di Indonesia.

Langkah-langkah kebijakan ekonomi yang telah dilakukan Prabowo selama 70 hari berkuasa,  masih terasa sulit untuk mencapai hasil maksimal. Karena faktor “pengganggu” yang bersumber dari persoalan politik tidak diselesaikan secara tegas.

Sebagai akar tunjang dalam persoalan korupsi , Prabowo belum berani menyentuhnya.Maksudnya belum berani menyentuh Jokowi.

Agar semua masalah berat di tahun 2025 ini dapat diatasi, maka hanya satu keputusan politik yang perlu diambil Presiden Prabowo, yaitu “Perintahkan KPK dan Jaksa Agung untuk memeriksa Jokowi atas berbagai tuduhan dan sangkaan oleh Kelompok Masyarakat, LSM, maupun pihak OCCRP. Jika ada  bukti – bukti cukup ajukan ke Pengadilan”. Tetapi jika tidak terbukti harus diperbaiki nama baiknya.

Langkah politik yang sama pernah dilakukan Presiden Habibie, dan secara ekonomi waktu itu bisa menguatkan  nilai rupiah Rp. 6.000/US Dollar.

Hal ini hanya persoalan keberanian saja, kalau kekuasaan Presiden itu meminjam istilah Rocky Gerung sudah surplus.*

Cibubur, 1 Januari 2025

*) Pemerhati Kebijakan Publik/Dosen FISIP UNAS