Rakyat Sumut Tuntut Copot Pj Gubsu dan Kapoldasu

TRANSINDONESIA.co | Rakyat Sumatera Utara Peduli Pilkada 2024 tuntut Penjabat Gubernur Sumut (Gubsu) Agus Fatoni dan Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan dicopot dari jabatannya. Masyarakat yang tergabung dalam Rakyat Sumut itu menilai tindakan cawe-cawe yang dilakukan aparat keamanan dan juga pejabat pemerintahan di Sumatera Utara termasuk Pj Gubsu menjelang Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2024 telah melanggar kesucian demokrasi.

“Seharusnya Pilgubsu 2024 berjalan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku namun kenyataannya membiarkan terjadinya cawe-cawe dari beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota karena merasa dilindungi oleh aparat keamanan,” teriak Azhari, kordinator lapangan massa aksi demo saat menyampaikan pernyataan sikap di depan Markas Poldasu Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (18/11/2024).

Azhari menyebutkan, apabila Kapoldasu tidak mampu memberikan tindakan terhadap cawe-cawe  yang terjadi di lingkungan Kepolisian maupun terhadap para pejabat, maka sebaiknya Kapoldasu mengundurkan diri.

“Kami atas nama Rakyat Sumatera Utara meminta Kompolnas untuk mengambil tindakan kepada Kapoldasu apabila cawe-cawe ini terus berjalan dan mengganti Kapoldasu dengan orang yang jujur dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa keberpihakan atau kepentingan salah satu pihak,” katanya.

Lebih lanjut Azhari mengatakan Rakyat Sumatera Utara Peduli Pilkada, berharap agar pihak aparat harus mengambil tindakan tegas, khususnya terhadap kasus yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Plt Bupati Tapsel secara terang-terangan  memberi tekanan kepada para ASN agar berpihak kepada salah satu pasangan.

“Apabila kondisi seperti ini dibiarkan, sama saja merusak marwah Kapoldasu karena dinilai tidak mampu mengambil tindakan  terhadap oknum Plt Bupati Tapsel yang dinilai arogan dan merusak sistem demokrasi,” ujarnya.

Menurutnya, Rakyat Sumatera Utara Peduli Pilkada 2024 tidak akan tinggal diam apabila demokrasi ini dinodai oleh pihak aparat keamanan maupun pejabat yang berkuasa saat ini.

Trans Global

Aksi demo selama beberapa jam itu akhirnya bubar setelah Korlap Aksi Massa Demo Azhari menyerahkan Surat Pernyataan Sikap kepada Kapoldasu yang diterima oleh Kombes Bostang Panjaitan. Kombes Bostang Panjaitan menyatakan akan menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap tersebut kepada Kapoldasu.

Usai menyerahkan surat pernyataan sikap, massa aksi demo meninggalkan markas Poldasu menuju Kantor Gubernur Sumatera Utara guna menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap.

Setibanya di depan Kantor Gubsu, massa aksi demo juga menuntut Pj Gubsu segera dicopot karena diduga melakukan cawe-cawe untuk kepentingan salah satu pasangan calon.

“Selain itu, Pj Gubsu tidak memberikan tindakan terhadap Plt Bupati Tapsel yang dinilai berpihak kepada pasangan calon tertentu dengan mengarahkan para ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon,” ujar Azahari.

Usai membacakan sikap dan surat pernyataan, surat pernyataan sikap dan tuntutan diserahkan kepada Asisten Ekonomi dan Pemerintahan Effendi Pohan. Effendi berjanji akan segera menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap tersebut kepada Pj Gubsu.

Azahari menambahkan, jika tuntutan massa Rakyat Sumatera Utara Peduli Pilkada 2024 tidak ditindaklanjuti oleh Kapoldasu, Pj Gubsu dan Kompolnas maka massa aksi demo akan kembali melakukan aksi demo dengan massa yang lebih banyak lagi. [don]

Share