Dua Korban Banjir Bandang Ternate Kembali Ditemukan, Penanganan Darurat di Pulau Ternate

TRANSINDONESIA.co | Dua dari tiga warga yang hilang akibat banjir bandang di wilayah Kota Ternate, Maluku Utara, Ahad (25/8/2024), ditemukan meninggal dunia telah berhasil dievakuasi. Dengan demikian total korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, menjadi 18 orang korban.
“Berdasarkan laporan yang diterima BNPB pada hari ini, Selasa (27/8/2024) pukul 12:45 WIT, dua dari tiga warga yang hilang, berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi. Sampai hari ini, dilaporkan total sudah sebanyak 18 jiwa MD dari yang sebelumnya 16 jiwa dan tersisa satu jiwa yang masih dalam pencarian,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).
Menurutnya, akibat kejadian ini dilaporkan sebanyak 54 KK atau 185 warga terdampak dan sebagian besar warga memilih untuk mengungsi di rumah kerabat atau tetangga yang tidak terdampak banjir.
“Dilaporkan kondisi terkini, BPBD Kota Ternate bersama Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas dan semua unsur terkait, masih terus melakukan pencarian satu warga yang hilang. Pos komando (posko) yang berlokasi di SMKN 4 Kota Ternate sudah didirikan guna memudahkan proses koordinasi,” ujar Muhari.
Penanganan Darurat
Penanganan darurat banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, masih berlangsung hingga, Selasa (27/8/2024). Pemerintah Pusat melalui BNPB berkomitmen untuk mengawal setiap fase hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Pemerintah Pusat akan mendukung penanganan darurat yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan rumah warga,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau lokasi banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Maluku Utara, Selasa (27/8/2024).
Suharyanto menggarisbawahi, komitmen ini sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang juga hadir di Kelurahan Rua.
“Jadi atas saran Bapak Menko, kami pastikan Pemerintah Pusat, melalui BNPB, akan mendukung sepenuhnya kebutuhan penanganan bencana, mulai tanggap darurat hingga pascabencana,” ujar Suharyanto.
Terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat akan memberikan stimulan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak berat hingga ringan. Suharyanto menyampaikan, bantuan sebesar Rp60 juta untuk stimulan rumah rusak berat, selanjutnya Rp30 juta rusak sedang dan Rp15 juta rusak ringan.
Sementara itu, mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi Muhadjir menyampaikan pemerintah akan memiliki beberapa skema. Secara teknis hal tersebut akan didiskusikan lebih lanjut oleh pemerintah daerah dan unsur terkait.
Menurutnya, setelah adanya rekomendasi dari Pemerintah Kota Ternate, masyarakat di wilayah terdampak membutuhkan program relokasi. Muhadjir mengatakan, kawasan terdampak memiliki catatan historis ratusan tahun menjadi jalan air dan jalur turunnya sedimen material vulkanik Gunung Gamalama.
“Supaya kejadian ini tidak terulang, daerah ini harus dijadikan zona non-pemukiman,” tambah Muhadjir.
Lebih lanjut relokasi tetap membutuhkan kajian yang akan melibatkan Pemerintah Kota Ternate, BNPB dan institusi terkait lain. Muhadjir menambahkan, sangat mungkin mereka yang tidak terdampak pun juga akan direlokasi.
“Sangat mungkin mereka yang tidak terdampak pun juga harus direlokasi kalau mereka berada di lokasi berbahaya,” terang Muhadjir.
Sebelum meninjau lokasi terdampak, Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Suharyanto menyempatkan untuk bertemu para penyintas di pos pengungsian. Sekitar 150 warga terkonsentrasi di SMK 4 Kastela. Mengakhiri kunjungan, Menko PMK memberikan kepada warga penyintas bantuan pangan dan non-pangan, yang disediakan oleh BNPB.
Turut hadir pada kunjungan kerja Kepala BNPB di antaranya Pj. Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Ternate, Kapolda Maluku Utara dan unsur forkopimda serta Deputi Bidang Penanganan Darurat dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB. [kum]