Pansus V: Pemerintah Harus Serius Wujudkan Pertanian Organik di Jabar

TRANSINDONESIA.co | Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat menilai pemerintah daerah harus turun tangan langsung dan serius dalam mewujudkan tujuan Jawa Barat dalam pengelolaan pertanian organik. Hal itu menjadi fokus pembahasan dibeberapa daerah pertanian di Jawa Barat dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Sehingga support system yang menyeluruh dari pemda setempat sangat dibutuhkan para petani organik. Bukan hanya soal regulasinya saja tetapi bagaimana mempersiapkan dan memfasilitasi edukasi baik itu melalui pelatihan-pelatihan khusus tanaman organik maupun upaya lainnya,” ujar Wakil Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat Enjang Tedi saat Pansus V melakukan kunjungan kerja ke daerah pertanian mulai dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut hingga Kabupaten Tasikmalaya, di Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (31/5/2024).

Dalam kunjungan tersebut Enjang menjelaskan ada beberapa catatan penting dalam mendukung penyusunan raperda tentang pertanian organik.

Misalnya, pertanian di kawasan Pagerageung yang digarap Kelompok Tani Mekar Mukti, Kabupaten Tasikmalaya sudah ada beberapa dari kelompok tani yang sudah menerapkan pertanian organik dan menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing.

“Namun, dari informasi beberapa kelompok tani masih terdapat kendala mulai dari masalah regulasi hingga sumber daya manusia yang masih minim. Karena itu, dalam hal ini pemerintah daerah sangat berperan penting untuk mendukung pertanian organik khususnya bagi kalangan kelompok tani,” katanya.

Kemudian persoalan sarana prasarana, Enjang melanjutkan tidak luput dari perhatian pemda setempat untuk mendukung kebutuhan para pelaku pertanian organik. Setelah itu, masalah berikutnya ialah tentang pemasarannya. Harus diakui bahwa pemasaran ini kerap menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap mudah. Lagi-lagi pemerintah harus berperan aktif untuk turut mensukseskan pertanian organik ini.

“Artinya pemerintah juga agar ada penekanan bahwa sebenarnya beberapa hal untuk menopang agar para petani konvensional itu mau beralih ke pertanian organik itu perlu ada keberpihakan dari pemerintahan daerah salah satunya regulasi ini. Dengan disusunnya perda pertanian organik ini merupakan bagian dari perlindungan sekaligus kepastian payung hukum bagi para petani organik,” jelas Enjang.

Justru dengan adanya perda tersebut, tambah Enjang, sebenarnya agar menjadi bahan pertimbangan para petani bahwa peralihan dari pertanian konvensional ke organik itu akan mendapat peningkatan produktivitas. Bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, karena nilai pertaniannya juga meningkat.

Bukan hanya nilai pertaniannya saja yang meningkat dalam segi kualitas. Tetapi secara sertifikasi perlu ada insentif yang harus dikeluarkan sesuai dengan regulasi tentang pertanian dan keorganikannya. Perlu diupayakan agar pemerintah daerah juga pemerintah daerah punya lembaga sertifikasi tersendiri terutama untuk yang produk yang pemasarannya untuk lokal Indonesia beda dengan untuk ekspor.

“Kalau untuk ekspor kan lembaga sertifikasinya harus pihak ketiga. Sementara untuk komoditi lokal cukup disertifikasi oleh pemerintah daerah tentunya dengan standardisasi yang sesuai regulasi yang sudah ada,” pungkas Enjang. [nal]