Bawaslu Palangka Raya Akui Politik Uang Sudah Mengakar

TRANSINDONESIA.co | Ketua Bawaslu Palangka Raya, Indrawati, mengakui politik uang atau money politics sudah mengakar kuat di tengah masyarakat. “Hal ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang terhimpit ekonomi,” katanya, Jumat (15/9/2023).

Sehingga, lanjut Indrawati, peluang tawaran dari peserta pemilu dianggap sebagai keuntungan ganda bagi masyarakat. “Praktik politik benar-benar merusak kualitas demokrasi kita,” katanya.

Menurut Indrawati, Bawaslu terus berupaya meminimalisasi politiik uang agar tidak berkembang semakin luas. “Karena itu kami memerlukan peran serta masyarakat,” ujarnya.

Indrawati meminta masyarakat tidak mudah terbujuk iming-iming uang saat pelaksanaan Pemilu 2024. “Sebaliknya masyarakat harus jadi pengawas dengan melapor jika melihat praktik jual beli suara,” katanya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, terus mengedukasi untuk mencegah praktik politik uang. “Masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas agar tidak mudah terbujuk,” kata Komisioner KPU Palangka Raya, Syairi Abdullah.

KPU Palangka Raya memprediksi partisipasi pemilih diprediksi pada Pemilu 2024 bakal semakin meningkat. “Hal ini karena akan lebih banyak pemilih pemula ikut serta,” ujarnya.

Selain generasi milenial, pemilih pemula juga berasal dari kalangan pensiunan TNI dan Polri. “Masyarakat harus sadar bahwa satu suara sangat menentukan masa depan bangsa,” kata Syairi. [rri]