Anies Sindir Institusi Politik Memeras: Ada Tanda Ini di Negara Kita?

TRANSINDONESIA.co | Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menyoroti sebuah negara yang memiliki institusi politik bersifat ekstraktif atau memeras. Menurut Anies negara dengan ciri-ciri seperti ini bakal gagal berkembang.
Hal itu dikatakan Anies saat menyampaikan pidato politik pada acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

“Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau negara institusi politik dan ekonominya sifatnya inklusif, pelan-pelan negara akan bangkit menjadi kuat, menjadi makin berkembang,” kata Anies.

Ia kemudian membedah satu per satu ciri negara dengan institusi politik dan ekonomi yang memeras. Pertama, kata Anies, negara dengan institusi politik bersifat memeras dan menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, satu kelompok.

Menurutnya, negara dengan institusi politik seperti ini kekuasannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Selain itu, negara dengan institusi politik yang memeras memberikan kesempatan partisipasi terbatas dan terkendali bahkan yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan.

“Negara yang dengan institusi politik memeras sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum, bahkan peraturan sering ditekak-tekuk,” kata Anies.

“Bisa diterapkan tebang pilih dan sering kali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan,” ujarnya menambahkan

Ia pun mempertanyakan kepada peserta Milad PKS yang hadir apakah ciri-ciri itu terjadi di Indonesia.

“Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini enggak ada di negeri kita. Ada yang merasa enggak? Jangan sampai ada. Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan,” katanya.

Sebaliknya, kata Anies, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua atau inklusif justru bisa menjunjung tinggi pilar demokrasi yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi dan menyeimbangkan.

Dalam kesempatan itu, Anies juga sempat membandingkan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang dilakukan di era Presiden Joko Widodo dan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengatakan Presiden SBY lebih banyak membangun jalan umum ketimbang Presiden Jokowi.

Menurut Anies, pemerintah Jokowi berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 km dan juga membangun jalan umum atau tak berbayar sepanjang 19 ribu km.

“Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang,” kata Anies. [cnn]