Cawapres Anies Diumumkan Selambatnya Sebulan Sebelum Pendaftaran

Ketua DPP Nasdem sebut cawapres Anies diumumkan sebulan sebelum pendaftaran.

TRANSINDONESIA.co | Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto menjelaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan memasang tenggat waktu pengumuman calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies. Selambat-lambatnya adalah sebulan sebelum pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan cawapres pada September 2023.

“Kurang lebih satu bulan atau paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran. Paling lambat yang paling lambat sebulan sebelum pendaftaran itu sudah kami hitung, itu paling lambat,” ujar Sugeng di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (25/3/2023) malam.

“Artinya bisa lebih cepat, bahkan ada sebuah rank-rank-an yang sudah kita hitung, bulan Juli tampaknya sudah,” sambungnya.

Ia sendiri percaya diri dengan Anies jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, pendeklarasiannya yang lebih dulu membuat masyarakat dapat lebih cepat mengenal visi dan misi mantan gubernur DKI Jakarta itu.

“Itu luar biasa kalau kita menangkap suasana batin masyarakat ketika Pak Anies datang ke suatu daerah. Kita belum hitung kuantitatifnya, tetapi secara kualitatif Itu adalah sebuah proses yang baik,” ujar Sugeng.

Sebelumnya, perwakilan dari Anies, Sudirman Said mengatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Meskipun keputusan akhirnya nanti berada di tangan Anies sebagai bakal capres.

Setidaknya, tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sudah mengerucutkan lima kriteria untuk pendamping Anies. Pertama adalah sosok yang secara elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah.

“Dua, figur itu diharapkan bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Tiga, figur itu bisa menjaga keseimbangan koalisi,” ujar Sudirman di Kantor Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3).

Keempat, sosok tersebut harus memiliki visi yang sama dengan Anies. Terakhir adalah mampu bekerja sama sebagai dwi tunggal, baik saat menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hingga ketika terpilih sebagai pemimpin periode selanjutnya.

“Itu kita timbang semuanya, dan mencari yang terbaik, mendengar masyarakat. InsyaAllah waktunya masih cukup, seluruh tahapan yang digambarkan dalam timeline dibicarakan dengan sangat terbuka,” ujar Sudirman.[rol]

Share