PM Jepang Prioritaskan Peningkatan Kekuatan Militer dan Naikkan Tingkat Kelahiran

TRANSINDONESIA.co | PM Jepang Fumio Kishida, Senin (23/1), mengatakan bahwa Jepang menghadapi situasi keamanan paling serius di kawasan itu sejak berakhirnya Perang Dunia II dan berjanji akan mendorong peningkatan militer di bawah strategi keamanan baru yang ditetapkan untuk lima tahun mendatang dan seterusnya. Ia juga akan mengatasi tingkat kelahiran yang menurun dengan cepat agar negara itu dapat mempertahankan kekuatan nasionalnya.

Pemerintah Kishida pada Desember lalu mengadopsi reformasi keamanan dan pertahanan penting, termasuk kemampuan serangan balik yang mendobrak prinsip pascaperang yang semata-mata membela diri. Jepang mengatakan pengerahan pencegat rudal sekarang ini tidak memadai untuk membela diri dari kemajuan senjata yang pesat di China dan Korea Utara.

Dalam pidato kebijakannya yang membuka sidang parlemen tahun ini, Kishida mengatakan diplomasi aktif harus diprioritaskan, tetapi ini memerlukan “kekuatan pertahanan untuk mendukungnya.” Ia mengatakan strategi keamanan baru Jepang didasarkan pada simulasi realistis “karena kita menghadapi lingkungan keamanan yang paling serius dan kompleks sejak akhir Perang Dunia II dan menghadapi pertanyaan apakah kita dapat melindungi nyawa rakyat dalam keadaan darurat.”

Strategi ini tampaknya untuk mengendalikan ambisi teritorial China yang semakin tegas, tetapi juga ini merupakan isu sensitif bagi banyak negara di Asia yang menjadi korban agresi masa perang Jepang. Kishida mengatakan ini merupakan “perubahan haluan yang drastis” dalam kebijakan keamanan Jepang, tetapi masih dalam batasan-batasan konstitusi yang suka damai dan hukum internasional.

“Saya tegaskan bahwa tidak akan ada perubahan sedikitpun dari prinsip nonnuklir dan hanya membela diri Jepang serta langkah kita sebagai negara pencinta damai,” kata Kishida.

Bulan ini, Kishida melakukan lawatan ke lima negara, termasuk ke AS, untuk menjelaskan rencana pertahanan baru Jepang dan lebih lanjut membangun hubungan pertahanan dengan sekutunya itu, AS.

Jepang berencana untuk hampir melipatgandakan anggaran pertahanannya dalam lima tahun menjadi $332 miliar serta meningkatkan kemampuan siber dan intelijennya. Sementara tiga per empat dari peningkatan anggaran pertahanan tahunan dapat diperoleh melalui reformasi fiskal dan pengeluaran, selebihnya perlu diperoleh dari kemungkinan kenaikan pajak. Kishida sendiri telah menghadapi kritik yang kian besar dari para legislator oposisi dan bahkan dari partainya yang berkuasa.

Kishida juga menghadapi pertanyaan kritis mengenai pertumbuhan populasi.

“Kita tidak dapat membuang-buang waktu lagi mengenai kebijakan bagi anak-anak dan dukungan bagi pengasuhan anak,” katanya. Kita harus membangun masyarakat ekonomi yang mengutamakan anak-anak dan membalikkan angka kelahiran.” [voa]