Keinginan Skotlandia untuk Referendum Kemerdekaan Akan Segera Diputuskan

TRANSINDONESIA.co | Mahkamah Agung Inggris, Rabu (23/11), akan memutuskan apakah Skotlandia dapat mengadakan pemungutan suara untuk kemerdekaan tanpa persetujuan pemerintah Inggris Raya, sebuah kasus dengan implikasi besar bagi masa depan Inggris.

Pemerintah semiotonom Skotlandia telah meminta Mahkamah Agung untuk memutuskan apakah Parlemen Skotlandia dapat membuat undang-undang untuk mengadakan referendum Oktober mendatang dengan pertanyaan “Haruskah Skotlandia menjadi negara merdeka?”.

Pemerintah Konservatif Inggris di London menolak untuk menyetujui pemungutan suara itu, dengan mengatakan pertanyaan itu telah terjawab dalam referendum 2014 yang menunjukkan rakyat Skotlandia menolak kemerdekaan dengan selisih 55 persen lawan 45 persen.

Namun, pemerintah prokemerdekaan di Edinburgh ingin meninjau kembali keputusan tersebut, dengan alasan bahwa kepergian Inggris dari Uni Eropa yang ditentang oleh mayoritas pemilih Skotlandia, telah mengubah lansekap politik dan ekonomi secara radikal.

Menteri Pertama Nicola Sturgeon berpendapat bahwa dia memiliki mandat demokrasi dari rakyat Skotlandia untuk mengadakan pemungutan suara baru karena ada mayoritas pendukung kemerdekaan di Parlemen Skotlandia.

Selama sidang Mahkamah Agung bulan lalu, Dorothy Bain, pejabat hukum tertinggi pemerintah Skotlandia, mengatakan mayoritas anggota parlemen Skotlandia telah dipilih berdasarkan komitmen untuk mengadakan referendum kemerdekaan baru. Ia juga mengatakan bahwa referendum itu hanya akan menjadi pertimbangan, dan tidak mengikat secara hukum, meskipun suara “ya” akan menciptakan momentum yang kuat bagi Skotlandia untuk memisahkan diri.

Pengacara pemerintah Inggris James Eadie berpendapat bahwa kekuasaan untuk mengadakan referendum berada di tangan Parlemen Inggris di London, karena “itu sangat penting bagi Inggris secara keseluruhan, bukan hanya Skotlandia.”

Jajak pendapat menunjukkan bahwa rakyat Skotlandia terbelah rata dalam hal kemerdekaan, dan juga bahwa mayoritas pemilih tidak menginginkan referendum baru dalam waktu dekat.

Lima hakim Mahkamah Agung yang memutuskan kasus tersebut dapat memutuskan bahwa Skotlandia memiliki wewenang untuk mengadakan referendum, atau tidak, atau mereka dapat menolak untuk mengeluarkan putusan.[voa]

Share
Leave a comment