Lagu Protes Diputar untuk Tim Rugby Hong Kong di Korsel

TRANSINDONESIA.co | Penyelenggara turnamen rugby regional Korea Selatan meminta maaf karena keliru memutar lagu yang biasa dinyanyikan demonstran prodemokrasi Hong Kong sebagai lagu kebangsaan China. Insiden ini memicu reaksi keras dari pemerintah kota Hong Kong.

“Glory to Hong Kong” – yang liriknya menyerukan demokrasi dan kebebasan – diputar sebelum final putra antara Korea Selatan dan Hong Kong pada babak kedua Asian Rugby Seven Series di Incheon, di sebelah barat Seoul, pada Minggu.

Video lagu yang diputar di turnamen itu menjadi viral di media sosial di Hong Kong. Lagu karya musisi lokal itu dinyanyikan oleh demonstran dalam protes antipemerintah yang meluas pada 2019 dan kini menjadi sangat sensitif.

Pemerintah Hong Kong pada Senin (14/11) pagi merilis pernyataan, tegas menyatakan ketidakpuasannya atas insiden tersebut. “Lagu kebangsaan adalah simbol negara kami. Penyelenggara turnamen memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa lagu kebangsaan mendapat penghormatan yang layak,” kata seorang juru bicara pemerintah.

Korea Rugby Union yang berbasis di Seoul pada Senin (14/11) malam mengatakan bahwa kesalahan pemutaran lagu itu adalah kesalahan manusia dan tidak bermotivasi politik.

Pejabat-pejabat Union mengatakan mereka telah meminta maaf kepada Persatuan Rugby Asia serta pihak Hong Kong dan China. Mereka mengatakan, staf tim China yang juga berkompetisi dalam turnamen tersebut memberi tahu mereka tentang kesalahan itu.

Meski menerima bahwa itu adalah kesalahan manusia, Persatuan Rugby Hong Kong mengatakan bahwa kesalahan itu tetap tidak bisa diterima. Politisi proBeijing di Hong Kong juga menyuarakan ketidakpuasan. Sebagian dari mereka menuntut penyelidikan untuk mengetahui apakah itu tindakan yang disengaja atau tidak.

Penyelenggara mengumumkan permintaan maaf dalam bahasa Korea dan Inggris di stadion setelah pertandingan. Dalam upacara pemberian penghargaan, lagu kebangsaan China diputar untuk tim Hong Kong yang menang,” kata para pejabat yang tidak mau disebut namanya karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media tentang masalah ini.[voa]