Indonesia Berdakwah

Alarm Dibunyikan, Bawaslu Jakarta Pusat Siap Awasi Pemilu 2024

Ketua dan anggota serta jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Pusat usai mengikuti Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024, di Lapangan Parkir Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022). [Transindonesia.co /Bawaslu Jakarta Pusat]

TRANSINDONESIA.co | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Administrasi Jakarta Pusat, M. Halman Muhdar, menyatakan Bawaslu Jakarta Pusat siap dan fokus awasi jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 demi terciptanya Pemilu yang jujur dan adil (jurdil).

“Bawaslu Jakarta Pusat siap dan fokus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap tahapan Pemilu 2024 demi terciptanya Pemilu jujur dan adil,” kata Halman usia mengikuti Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024, di Lapangan Parkir Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).

Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024, yang digelar Bawaslu RI itu diikuti seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta secara offline, dan semua yang digelar Bawaslu se-Indonesia secara online.

Menurut Halman, Bawaslu Kota Jakarta Pusat siap melaksanakan sesuai arahan dan instruksi pimpinan Bawaslu RI sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Halman mengungkapkan dengan apel tersebut maka alarm pengawasan sudah dibunyikan.

“Artinya, tugas dan kewenangan Pengawas Pemilu 2024 secara resmi dimulai melalui Apel Siaga hari ini,” ungkap Halman.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 merupakan ‘aware’ bahwa jam pengawasan sudah dimulai.

“Pengawas Pemilu di daerah terutama di tingkat kabupaten dan Kota untuk meningkatkan kapasitas dalam hal penyelidikan, mengawasi proses-proses tahapan Pemilu, mengawasi pergerakan orang-orang yang akan melakukan politik uang, politisasi SARA, hoaks dan yang lainnya,” kata Bagja.

Dalam apel tersebut, Bagja menyampaikan pesan bahwa bulan-bulan ke depan adalah bulan pengawasan di luar tahapan kampanye.

“Entah itu sosialisasi, entah itu pergerakan massa atau apapun itu. Kawan-kawan di daerah juga harus mulai kerja sama dengan lembaga pemantau, media, atau kerja sama dengan KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan stakeholder lain,” ujar Bagja.[rls]

Share

TRANS POPULER

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.