RTRW Harus Selaras dengan Proyek Strategis Nasional
TRANSINDONESIA.co | Panitia khusus (Pansus) VI melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pangandaran. Kunjungan kerja tersebut, guna mendapatkan data informasi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat Tahun 2022-2042.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya berkesempatan secara langsung untuk meninjau secara administartif dan pemerataan pembangunan serta menguji hasil pemekaran Kabupaten Pangandaran.
“Jadi sengaja kita publik hearing ketempat pemekaran untuk melihat langsung dampak dari pemerataan pembangunan, dan juga apa betul mendekatkan pelayanan publik atau menjauhkan, demikian pula untuk percepatan pembangunan,” kata Achmad Ru’yat, beberapa waktu lalu.
Sementara itu Ketua Pansus VI DPRD Jabar Hasbullah Rahmad mengatakan, terkait luasan wilayah yang ditetapkan oleh kementerian, hal ini harus segera diselaraskan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Ia menjelaskan dalam rapat kerja kali ini melibatkan sebanyak 10 kabupaten/kota, dan hal ini bertujuan untuk menyelaraskan angka dan data yang berkaitan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
Dari hasil rapat kerja tersebut menghasilkan sejumlah masukan terkait KP2B yang jumlah luasannya ditetapkan oleh pihak kementerian dan dengan luasan yang ada masih harus diselaraskan lagi dan tidak sama.
“Karena menyangkut keakuratan data di Bappenas, kedua adalah kita minta kabupaten/kota yang kebetulan disinggahi oleh PSN untuk mengembangkan konektifitas jaringan kota kabupatennya agar jalan-jalan tol baru yang melintasi daerah di Jabar yang sudah ada pintu In/Out nya kita harapkan bisa menumbuhkan perekonomian baru yang bisa menunjang daerah tersebut” sebut Hasbullah.
Lebih lanjut Hasbullah berharap, pembangunan serta Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat harus selaras dengan kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan strategis Provinsi Jawa Barat.
“Provinsi punya kepentingan juga salah satu contohnya TPPAS regional, SPAM Regional, Terminal tipe B, kota Kabupaten punya skala proiritas juga harus di akomodir dalam tataruang terkait proyek strategisnya, ada beberapa ruas reaktivasi jalan kereta dan ini juga penting pembangunan reaktivasinya harus berkesinambungan dengan zona pemanfaatan ruang dan sebagainya serta bisa menunjang pariwisata dan lainnya,” tutupnya.[nal]