Indonesia Berdakwah

Gedung Bekas Bioskop Kota Cimahi harus Dikelola dengan Baik

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungan kerja ke salah satu aset PT. Jaswita Jabar bekas bioskop Kota Cimahi dalam rangka mendapatkan informasi terkait potensi pendapatan dari BUMD Jabar, Jumat (19/11/2021). [Transindonesia.co /DPRD Jabar]

TRANSINDONESIA.co | Untuk mengoptimalkan pendapatan aset milik BUMD yang dikelola oleh PT. Jawista Jabar, gedung bekas bioskop yang berada di Kota Cimahi ditinjau langsung oleh Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Deden Galih, mengatakan seluruh aset milik BUMD di Jawa Barat harus berpotensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Jawa Barat, untuk itu pihaknya langsung melakukan cek lapangan.

“Intinya karena kunjungan ini harus merepresentasikan sampai mana potensi aset ini untuk bisa memberikan komtribusi kepada Pemprov Jabar dan itu yang menjadi persoalan kita tinjau kesini,” kata Deden di Kota Cimahi, Jumat (19/11/2021).

Deden melihat, harus ada evaluasi bagi aset yang dikelola oleh PT. Jaswita jika dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tentunya harus menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi PAD.

“Dengan melihat posisi seperti ini perlu ada gambaran ataupun evaluasi ketika aset yang dikelola oleh PT. Jaswita yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga ini harus ada evaluasi yang sebenarnya supaya bisa memberikan keuntungan yang maksimal,” ucapnya.

Menurut Deden, evaluasi tersebut harus terus dilakukan, mengingat sistem bisnis yang terus berkembang, terlebih sekarang merupakan era digitalisasi dan teknologi yang semakin maju.

“Tentunya evaluasi seperti ini harus terus berjalan karena perkembangan bisnis di jaman sekarang sudah luar biasa booming apalagi jaman sekarang banyak perkembangan teknologi yang sudah canggih,” ujar Deden.

Deden menambahkan, pihaknya terus memantau mengenai aset tersebut terlebih mengenai kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan PT. Jaswita, karena perihal kerjasama tersebut harus jelas mengenai klausul kerjasamanya serta desain atau konsepnya, agar saling menguntungkan terlihat bagi pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Terkait dengan aset itu dengan kondisi sekarang apakah sudah ada relevanasinya atau tidak, sehingga kerjasama ini patut dievaluasi atau seperti apa ke depannya, dalam hal lain seperti desainnya, kontraknya seperti apa dan semua itu harus jelas supaya lebih banyak menguntungkan pada pihak pemda atau dalam hal ini adalah PT. Jaswita” tutupnya.[nal]

Share

TRANS POPULER

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.