BKKBN RI Diharapkan Dukung Program Pemprov Jabar

Selasa, 14 September 14 2021

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dalam rangka untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program Bangga Kencana untuk Provinsi Jawa Barat, Senin (13/9/2021). [Transindonesia.co /DPRD Jabar]

TRANSINDONESIA.CO | Pelaksanaan Program Bangga Kencana untuk Provinsi Jawa Barat ditinjau oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dengan cara meminta masukan sebagai informasi ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru’yat, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai saat ini selalu konsen dalam program-program BKKBN di Kabupaten/Kota se Jawa Barat ditambah dengan penduduk Jawa Barat sebanyak 50 juta jiwa.

“DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar akan selalu mengawal program BKKBN,” katanya di DKI Jakarta, Senin (13/9/2021).

Ru’yat menyebut jika saat ini Pemprov Jabar telah merasakan dampak positif dengan hadirnya tenaga penggerak PKK Desa di seluruh Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan keluarga, sehingga formula untuk tim penggerak PKK tingkat Desa harus bisa dipatenkan posisinya.

Berita Terkait:

Angka Pernikahan Dini Menurun di Kota Bandung

Stunting Pengaruhi Pertumbuhan Era Indonesia Emas 2045

Trans Global

Pangdam I/BB Kecewa Melihat Relokasi Untuk Korban Sinabung

Selasa, 11 November 11 2014

9 ABK WNI Kapal Oryong Dinyatakan Meninggal

Kamis, 4 Desember 4 2014

Satgas Indobatt Juara Umum Bulutangkis Unifil di Lebanon

Selasa, 10 Februari 10 2015

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, menambahkan maksud tujuan pihaknya mendatangi BKKBN ini ialah untuk mencari informasi mengenai bantuan BKKBN untuk disalurkan ke Kabupaten/Kota se Jawa Barat, karena masih ditemukannya penyerapan yang terkendala.

“Kami ingin mengetahui apakah bantuan dari BKKBN dari kabupaten kota tentang keluarga berencana ini yang sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih ditemukannya kurang penyerapan di kabupaten kota di provinsi Jawa Barat,” tambah Harris.

Harris berharap ke depannya BKKBN bersama Pemerintah Daerah bisa selalu berkomunikasi serta bekerjasama terutama dalam upaya menekan angka stunting, pernikahan di usia dini serta kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan kebahagiaan serta kesehatan ibu dan anak.

“Hal lain tentunya kami ingin ada sinkronisasi kerjasama antara BKKBN pusat, Pemerintah Provinsi, serta Komisi V DPRD Jawa Barat, tentunya yang paling urgent di Provinsi Jawa Barat ialah menekan angka stunting, serta menekan angka pernikahan di usia dini, serta kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak,” pungkasnya.[nal]